CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendengar aspirasi para pelaku pendidikan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan nasional.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Audiensi dan Dialog Kebijakan serta Penguatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, serta para guru dari berbagai jenjang pendidikan se-Kabupaten Sukabumi.
Kepada wartawan, Fajar mengaku lebih banyak mendengarkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru hingga organisasi profesi guru. Menurutnya, aspirasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan kebijakan pendidikan di tingkat nasional.
“Alhamdulillah kami disambut oleh Pak Wakil Bupati, dan juga Bapak Kadisdik. Tadi saya lebih banyak mendengar aspirasi yang disampaikan para stakeholder pendidikan, termasuk pimpinan asosiasi atau organisasi guru. Sebagian aspirasi itu sebenarnya sudah dalam proses kebijakan yang sedang kami lakukan di pusat,” kata Fajar, usai menghadiri Audiensi dan Dialog Kebijakan serta Penguatan Mutu Pendidikan.
Ia menjelaskan, kunjungan ke daerah merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pemerintah pusat tidak hanya menyusun kebijakan dari balik meja, melainkan mendengar langsung kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Kami turun ke daerah mendengar aspirasi karena tentu setiap kebijakan membutuhkan penyesuaian dan koreksi. Harapannya, proses yang berlangsung di tingkat pusat bisa menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang disampaikan para guru,” katanya.
Selain berdialog, Wamen Dikdasmen juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kelas VII SMP Negeri 1 Cikembar. Dari hasil pemantauan, ia menyebut program tersebut berjalan baik dan mendapat respons positif dari para siswa.
“Saya bertanya langsung kepada anak-anak. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, bahkan mereka mengatakan makanannya cukup enak. Saya cek makanannya habis semua. Ketika saya tanya kalau MBG dihentikan bagaimana, mereka kompak menjawab kalau bisa terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak tidak ragu menyampaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan MBG agar segera dilakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam kesempatan itu, Fajar juga mengungkapkan bahwa anggaran bantuan rehabilitasi sekolah untuk Kabupaten Sukabumi pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Bantuan rehabilitasi Kabupaten Sukabumi tahun ini meningkat dibanding tahun 2025. Ini patut disyukuri, tetapi saya titip agar tata kelolanya dilakukan secara amanah sehingga perbaikan sarana dan prasarana benar-benar berdampak terhadap peningkatan ekosistem pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap Kabupaten Sukabumi mampu menjadi salah satu contoh pengembangan pendidikan di Jawa Barat. Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya tantangan besar, terutama tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Jawa Barat termasuk provinsi dengan angka tidak sekolah yang masih tinggi secara nasional, dan Sukabumi juga memiliki tantangan tersendiri. Karena itu semua stakeholder pendidikan, baik formal maupun nonformal, harus mengaktifkan seluruh jalur agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali,” ujarnya.
Fajar menargetkan angka ATS di Kabupaten Sukabumi dapat menurun pada tahun depan. Ia bahkan berkomitmen kembali mengunjungi Sukabumi untuk melihat perkembangan upaya tersebut.
“Nanti saya akan datang lagi tahun depan untuk mengecek apakah angka ATS di Sukabumi turun atau tidak. Ini merupakan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan secara bersama-sama,” pungkasnya.
Redaktur: RAG
