CIREBON, sukabumiinside.com | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan pentingnya profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya fenomena post-truth.
Menurut Tantan, wartawan tidak boleh menjadikan kecepatan sebagai satu-satunya ukuran dalam menghasilkan berita. Ketelitian melalui proses verifikasi dan penerapan kode etik jurnalistik harus tetap menjadi landasan utama sebelum sebuah informasi disampaikan kepada publik.
Hal tersebut disampaikan Tantan saat menghadiri Konferensi PWI Kabupaten Cirebon di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/10/2026).
Ia mengatakan, wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap informasi yang dipublikasikan benar-benar teruji. Terlebih, masyarakat kini dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu memiliki dasar kebenaran yang jelas.
“Kalau kita larut dengan hal-hal urusan kecepatan tanpa memverifikasi informasi, tanpa menyaring apakah informasi itu benar, apakah hoaks atau post-truth, siapa lagi yang akan mengawal sumber informasi yang utuh sesuai kode etik,” kata Tantan.
Ia menilai kebutuhan terhadap informasi yang akurat dan berimbang semakin penting, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam kondisi tersebut, wartawan mempunyai posisi strategis karena dibekali kaidah jurnalistik, termasuk prinsip cover both sides dalam menyajikan sebuah pemberitaan.
Tantan juga meluruskan makna kemitraan antara pers dan pemerintah. Menurutnya, hubungan kemitraan tidak boleh membuat wartawan kehilangan independensinya atau berubah menjadi penyampai kepentingan pemerintah semata.
“Ketika wartawan bermitra dengan pemerintah bukan berarti kita menjadi corong, tapi kita harus menjadi penyeimbang. Kita memiliki peran penting,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan agar wartawan tidak terjebak pada orientasi viralitas. Sebuah karya jurnalistik, kata Tantan, harus memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar perhatian publik.
Informasi positif mengenai pembangunan perlu disampaikan secara proporsional. Sebaliknya, berbagai kebijakan atau persoalan yang perlu mendapat perhatian publik harus tetap dikritisi secara konstruktif dan berdasarkan fakta.
Tantan menekankan, wartawan juga harus mampu memisahkan kepentingan pribadi dari tugas jurnalistik. Ketidaksukaan terhadap seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk membuat pemberitaan yang menyudutkan.
“Jangan sampai karena kita tidak suka dengan seseorang, kemudian semua yang berkaitan dengan orang tersebut diberitakan jelek. Kita harus tetap berpegang pada prinsip keberimbangan,” katanya.
Ia berharap PWI Kabupaten Cirebon dapat menjadi wadah yang melahirkan wartawan profesional sekaligus kader organisasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat perlu dibangun dalam kerangka yang saling melengkapi. Pemerintah memiliki agenda pembangunan, sementara masyarakat mempunyai aspirasi yang perlu dikawal melalui kerja jurnalistik yang bertanggung jawab.
“Wartawan punya karya, pemerintah punya agenda pembangunan, masyarakat punya aspirasi. Itu yang harus terus kita kawal,” ujarnya.
Konferensi PWI Kabupaten Cirebon tersebut turut dihadiri Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala.
Dalam konferensi itu, Mamat Rakhmat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan jajaran PWI Kabupaten Cirebon. Ia berharap energi positif tersebut dapat menjadi pemacu bagi organisasi PWI di daerah lain di Jawa Barat.
“Mudah-mudahan semangat dan antusiasme PWI Cirebon ini bisa menular ke kota dan kabupaten lain. Di bawah kepemimpinan Kang Rakhmat, PWI Cirebon harus semakin maju dan terus berprestasi, termasuk menyelesaikan berbagai pembenahan yang belum disempurnakan,” kata Sandy, (RAG).
Sumber: Siaran Pers PWI Jabar
