CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Kepedulian terhadap warga lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Melalui gerakan swadaya murni bersama masyarakat, pemerintah desa kini memperbaiki dua rumah tidak layak huni (Rutilahu) milik warga lansia yang kondisinya memprihatinkan.
Dua rumah yang tengah diperbaiki tersebut milik Ibu Ojah, warga Kampung Tangkil RT 01/RW 08, dan Ibu Tati, warga Kampung Cibeureum RT 03/RW 08. Keduanya merupakan warga lanjut usia yang memiliki keterbatasan penghasilan untuk memperbaiki tempat tinggal secara mandiri.
Kondisi kedua rumah sebelumnya cukup mengkhawatirkan. Bangunan semi permanen berbahan bambu itu telah lapuk dimakan usia. Bahkan, salah satu rumah sempat ambruk saat hujan, sedangkan rumah lainnya dinilai berpotensi mengalami kejadian serupa.
Kepala Desa Cimanggu, Baenuri Samsi, mengatakan perbaikan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
Menurutnya, inisiatif perbaikan berawal dari laporan Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat yang melihat kondisi rumah kedua lansia tersebut semakin memprihatinkan.
“Ketika kami mendapat laporan dari Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat mengenai rumah yang tidak layak huni, kebetulan penghuninya lansia dan tidak memiliki penghasilan, kami berinisiatif mengupayakan semaksimal mungkin agar rumah tersebut bisa diperbaiki,” ujar Baenuri.
Gotong Royong Jadi Kekuatan, Biaya Satu Rumah Sekitar Rp25 Juta
Pemdes Cimanggu memilih menggerakkan semangat gotong royong agar perbaikan rumah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Masyarakat dilibatkan sejak tahap sosialisasi, perencanaan, pembongkaran bangunan lama hingga proses pembangunan kembali.
Baenuri menegaskan, pembangunan kedua rumah tersebut mengandalkan swadaya masyarakat yang diprakarsai pemerintah desa bersama tokoh masyarakat di wilayah setempat.
“Ini murni swadaya masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah desa bersama tokoh-tokoh yang ada di wilayah. Masyarakat terlibat sejak awal, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.
Rumah yang sebelumnya berdinding bambu dan mengalami pelapukan kini diperbaiki menggunakan konstruksi permanen dengan material hebel dan plester. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni, terutama saat menghadapi cuaca yang tidak menentu.
Baenuri menyebutkan, kebutuhan biaya perbaikan setiap rumah diperkirakan mencapai Rp25 juta. Dengan demikian, kebutuhan biaya untuk kedua unit rumah tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta.
Sekitar 30 persen pelaksanaan pekerjaan turut ditunjang melalui swadaya warga, terutama dalam bentuk kontribusi tenaga. Kebersamaan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan dapat terus berjalan meskipun kemampuan pembiayaan pemerintah desa terbatas.
Bagi pemerintah desa, upaya ini bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak, melainkan juga menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman bagi warga lansia yang kesulitan memenuhi kebutuhan perbaikan rumahnya sendiri.
Usulan ke Dinas Perkim, Pemdes Berharap Anggaran Turun pada 2027
Di samping mengandalkan gotong royong, Pemdes Cimanggu telah mengajukan kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi.
Baenuri mengatakan usulan tersebut telah mendapat tanggapan. Ia berharap dukungan anggaran dapat direalisasikan pada 2027 sehingga upaya penanganan rumah warga yang membutuhkan bisa dilanjutkan.
“Kami sudah mengajukan kepada dinas terkait dan alhamdulillah ada tanggapan. Mudah-mudahan pada 2027 anggarannya bisa keluar sehingga upaya memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Menurut Baenuri, persoalan rumah tidak layak huni di Desa Cimanggu belum sepenuhnya terselesaikan. Masih terdapat sejumlah rumah warga yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara bertahap.
Kondisi ekonomi menjadi salah satu kendala yang membuat sebagian masyarakat tidak mampu memperbaiki rumah secara mandiri. Karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak agar warga yang membutuhkan dapat menempati rumah yang aman dan layak.
“Kami berharap ke depan ada perhatian dari pemerintah dan dinas terkait terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni. Di Desa Cimanggu masih ada beberapa rumah yang harus diagendakan, diprogramkan, dan diperhatikan agar beban masyarakat bisa berkurang,” tuturnya.
Rutilahu Jadi Perhatian dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Pemdes Cimanggu berupaya agar persoalan rumah tidak layak huni masuk dalam agenda pembangunan desa secara bertahap. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2027 serta penyusunan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) 2028, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat diselaraskan dengan kemampuan anggaran dan program yang diusulkan ke tingkat pemerintahan di atasnya.
Baenuri menegaskan, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada upaya menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Perbaikan rumah Ibu Ojah dan Ibu Tati menjadi gambaran bagaimana kolaborasi pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dapat membantu mengatasi persoalan sosial di tengah keterbatasan anggaran.
Meski demikian, gotong royong masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dengan dukungan program pemerintah daerah agar penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya bergantung pada kemampuan swadaya warga.
Pemdes Cimanggu berharap adanya dukungan konkret dari dinas terkait sehingga semakin banyak warga yang membutuhkan dapat memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.
Upaya tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dapat dimulai dari kepedulian terhadap warga sekitar, terutama mereka yang paling membutuhkan perhatian.
Reporter: Ade
Redaktur: Juliansyah
