CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Peta ekonomi Indonesia tengah bersiap digambar ulang. Kali ini bukan lewat prediksi, asumsi, atau sekadar hitungan di atas kertas, tetapi melalui data riil yang langsung datang dari masyarakat.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) akan memotret denyut dunia usaha hingga kondisi ekonomi rumah tangga yang nantinya menjadi pijakan arah pembangunan nasional untuk satu dekade ke depan.
Hal itu juga menjadi perhatian serius di Kabupaten Sukabumi. BPS Kabupaten Sukabumi mulai menyiapkan langkah agar proses pendataan mampu menghasilkan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar urusan mencatat angka atau mengisi lembar formulir. Di balik proses tersebut, terdapat misi besar membaca perubahan wajah ekonomi yang terus bergerak dari waktu ke waktu.
“Sensus Ekonomi ini merupakan bagian dari sensus ekonomi yang kelima. Ini untuk melihat perubahan struktur dan distribusi ekonomi yang terjadi saat ini,” kata Solihin kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, perubahan itu dapat terlihat dari pertumbuhan berbagai sektor usaha, terutama UMKM yang belakangan berkembang cukup pesat. Tak hanya sektor usaha, kondisi sosial ekonomi rumah tangga juga menjadi bagian penting yang akan dipotret melalui pendataan tersebut.
Namun ada satu faktor yang dinilai menjadi penentu utama keberhasilan sensus: kejujuran masyarakat.
Solihin meminta masyarakat tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas di lapangan. Sebab data yang disampaikan masyarakat bukan hanya sekadar angka, melainkan fondasi dalam membaca kondisi bangsa secara menyeluruh.
“Kami mengharapkan peran serta masyarakat agar memberikan informasi yang sebenar-benarnya, karena ini menjadi sesuatu yang fundamental bagi bangsa dalam melihat peta perekonomian saat ini,” ujarnya.
Di tengah munculnya kekhawatiran soal adanya data ekonomi yang ditutupi ataupun keraguan masyarakat dalam menyampaikan informasi, BPS memastikan seluruh petugas bekerja dengan aturan ketat dan standar operasional yang jelas.
“Kami menekankan kepada petugas untuk bekerja sesuai SOP, sesuai arahan pimpinan, dan sesuai ketentuan BPS. Tidak boleh keluar dari itu. Apa pun yang terjadi di lapangan, ini adalah angka riil yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data pribadi. Sebab seluruh informasi yang disampaikan responden dilindungi penuh oleh peraturan perundang-undangan.
“Kerahasiaan data tetap kami jaga melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997,” katanya.
Di akhir, Solihin berharap masyarakat dan petugas bisa bergerak dalam langkah yang sama demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sebab data yang dikumpulkan hari ini bukan hanya berbicara tentang kondisi saat ini, tetapi juga dapat menentukan arah kebijakan dan masa depan pembangunan Indonesia selama 10 tahun ke depan.
“Kami berharap masyarakat kooperatif, petugas menjalankan tugas sesuai aturan, dan data ini bisa menjadi benchmark atau pijakan kebijakan untuk 10 tahun ke depan,” pungkasnya.
Redaktur: Juliansyah
