JAKARTA, sukabumiinside.com | Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang lebih dekat, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program, tetapi juga harus mampu menjelaskan manfaat serta arah kebijakan kepada publik.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya pada Minggu (4/10/2026) sore.
Pertemuan itu membahas penguatan peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang lebih efektif sekaligus semakin dekat dengan masyarakat.
Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap cara pemerintah menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat.
Komunikasi pemerintah, menurut arahan Presiden, tidak seharusnya berhenti pada penjelasan mengenai apa yang sedang dikerjakan. Masyarakat juga perlu mendapatkan gambaran mengenai manfaat program serta arah dari setiap kebijakan pemerintah.
Dengan begitu, informasi yang diterima publik tidak sekadar menjadi kabar mengenai aktivitas pemerintah, tetapi dapat membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan yang dijalankan.
Salah satu hal yang ditekankan Prabowo adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi publik.
Presiden meminta agar pesan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar informasi mengenai program pemerintah tidak terkesan rumit dan dapat dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Komunikasi publik juga diharapkan mampu menjawab pertanyaan mendasar masyarakat, terutama mengenai apa kebijakannya, untuk siapa manfaatnya, dan ke mana arah kebijakan tersebut dijalankan.
Selain menyampaikan informasi, Prabowo juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah.
Bakom diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, komunikasi tidak hanya bergerak dari pemerintah kepada publik, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan pola komunikasi dua arah tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui persoalan maupun aspirasi yang muncul di masyarakat sekaligus menyampaikan kebijakan secara lebih jelas.
Penguatan peran Bakom menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, sederhana, dan dekat dengan publik.
Pesan Presiden tersebut menegaskan bahwa komunikasi pemerintah bukan hanya soal seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga seberapa mudah informasi tersebut dipahami dan seberapa jauh suara masyarakat dapat kembali didengar oleh pemerintah.
Sumber: BPMI Setpres
Redaktur: Juliansyah
