SUKABUMIINSIDE .COM | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menegaskan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam melaksanakan inspeksi serta penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia meminta setiap tim yang terlibat menjalankan tugas secara tertib, profesional, dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Secara khusus, tim legalitas diminta mencocokkan setiap poin dalam daftar pemeriksaan (checklist) dengan fakta yang ditemukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penilaian.
Penegasan tersebut disampaikan Ade Suryaman saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Pendopo Sukabumi, Kamis (5/11/2026).
“Saya harap semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik, jangan sampai di lapangan tidak akurat. Saya ingin semua bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Selain menekankan akurasi pemeriksaan, Sekda juga menginstruksikan agar pembagian tugas berdasarkan wilayah disusun secara jelas dan terukur. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan inspeksi, hingga evaluasi harus memiliki pembagian tanggung jawab yang tegas.
Menurutnya, setiap personel harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sehingga pelaksanaan inspeksi dapat berjalan efektif dan hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait kelayakan operasional SPPG. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan lapangan mengacu pada 14 item persyaratan baku yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Proses inspeksi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan dinas teknis terkait, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, hingga Dinas Pemadam Kebakaran.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memastikan setiap aspek persyaratan SPPG diperiksa secara menyeluruh, sehingga kelayakan operasionalnya benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong agar pelaksanaan inspeksi tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan penilaian objektif berdasarkan kondisi faktual di lapangan.






