KABUPATEN SUKABUMI, sukabumiinside.com | Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak menghindari komunikasi ketika menghadapi pertanyaan, kritik, maupun aspirasi masyarakat. Bahkan, surat yang disampaikan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan hingga mahasiswa diminta untuk ditanggapi dengan baik dan terbuka.
Pesan tegas tersebut disampaikan Asep Japar saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. Karena itu, keberhasilan pembangunan Kabupaten Sukabumi tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,” ujarnya.
Asep Japar juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan berbagai elemen masyarakat.
Ia meminta kepala desa tidak menganggap pertanyaan atau surat dari LSM, organisasi masyarakat, maupun mahasiswa sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, setiap persoalan perlu dihadapi secara terbuka melalui komunikasi yang baik.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” katanya.
Sikap kooperatif tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih terbuka dan responsif.
Untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Bupati Sukabumi juga mendorong pembentukan forum dialog kepala desa yang rencananya dibagi ke dalam enam wilayah.
Forum tersebut akan menjadi ruang komunikasi bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan, serta kendala pembangunan di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi desa sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah tersebut membahas penyelarasan sistem evaluasi kinerja desa melalui 12 program prioritas Bupati Sukabumi.
Langkah ini bertujuan agar seluruh pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa.
Dalam sesi tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, memberikan pemaparan mengenai keterbukaan informasi publik serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui harmonisasi kebijakan, penguatan komunikasi, dan literasi keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap desa mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Redaktur: Juliansyah
