CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Banjir lumpur yang melanda Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menjadi alarm serius bagi pengawasan lingkungan dan aktivitas pematangan lahan. Ketua Aktivis Muda Sukabumi (AMUSI), Ronal, mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera memeriksa aktivitas cut and fill yang menjadi sorotan masyarakat.
Ronal menilai pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan agar jajaran kecamatan dan dinas terkait berhati-hati dalam menerbitkan perizinan. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan bagaimana proses perizinan kegiatan pematangan lahan di Cikembar berlangsung, sekaligus memastikan seluruh kewajiban lingkungan dan persyaratan teknis telah dipenuhi.
“Seharusnya Bupati bukan bicara lagi tentang peringatan untuk semua camat dan dinas perizinan. Itu pernyataan normatif yang berulang setiap tahun saat banjir datang,” tegas Ronal melalui sambungan seluler.
Ia juga mempertanyakan kelengkapan dokumen lingkungan dan teknis perusahaan yang menjalankan aktivitas pematangan lahan tersebut.
“Kalau bupati hanya bilang hati-hati mengeluarkan izin, pertanyaannya izin yang di Cikembar itu keluarnya bagaimana? Apakah sudah ada AMDAL atau UKL-UPL-nya? Apakah ada Pertek Drainase dan Andalalin-nya? Kalau belum ada, kenapa bisa beroperasi?” Jum’at (13/11/2026).
Sorotan AMUSI semakin mengemuka setelah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DPTR) Kabupaten Sukabumi melalui Subkoordinator Bidang Tata Ruang DPTR Kabupaten Sukabumi, Dani, mengatakan, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) milik dua perusahaan yang memiliki rencana kegiatan di kawasan Cikembar.
Kedua perusahaan tersebut adalah PT Cosmo Technology dan PT Alas Wahana Alam. Keduanya disebut telah memperoleh PKKPR pada 21 April 2026.
“PT Cosmo Technology dan PT Alas Wahana Alam sudah terbit PKKPR pada tanggal 21 April 2026,” katanya, kepada sukabumiinside.com, Kamis (12/11).
Berdasarkan keterangan tersebut, PT Cosmo Technology memperoleh PKKPR untuk lahan seluas kurang lebih 47,29 hektare. Sementara PT Alas Wahana Alam mencakup sekitar 10,7 hektare.
DPTR juga menyebut PT Cosmo Technology telah memperoleh Surat Persetujuan Rencana Tapak (SPRT) pada 22 September 2026.
“PT Cosmo Technology sudah memperoleh SPRT pada tanggal 22 September 2026,” tambahnya.
Namun, ia menegaskan, kedua dokumen tersebut bukan izin untuk langsung menjalankan seluruh aktivitas pematangan lahan.
“Tapi itu semua bukan izin, hanya persyaratan dasar saja,” tegasnya.
Keterangan ini menjadi penting karena publik membutuhkan kejelasan mengenai tahapan perizinan yang telah dipenuhi perusahaan, terutama terkait persetujuan lingkungan dan persyaratan teknis sebelum kegiatan berlangsung di lapangan.
Ronal menegaskan, kepemilikan PKKPR dan SPRT tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh persyaratan kegiatan usaha telah dipenuhi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan status persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis yang relevan dengan jenis dan skala kegiatan masing-masing perusahaan.
Dalam ketentuan penataan ruang, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, PKKPR merupakan dokumen yang berkaitan dengan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap tata ruang yang berlaku.
Sementara itu, kewajiban dokumen lingkungan dapat berupa AMDAL atau UKL-UPL, bergantung pada jenis, skala, lokasi, dan potensi dampak kegiatan. Pengelolaan limpasan air, sistem drainase, serta pengendalian sedimentasi juga perlu diperiksa untuk memastikan aktivitas pematangan lahan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.
Adapun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus dilihat berdasarkan jenis bangunan dan kegiatan konstruksi yang dilakukan. Dokumen tersebut tidak serta-merta dapat disamakan dengan izin khusus untuk seluruh pekerjaan cut and fill.
Karena itu, AMUSI meminta instansi terkait memberikan penjelasan lengkap mengenai status dokumen kedua perusahaan, termasuk kewajiban lingkungan dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
Ronal juga menilai kegiatan pematangan lahan dengan cakupan puluhan hektare membutuhkan pengawasan serius, khususnya terhadap sistem pengendalian air dan sedimentasi.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan dampak banjir lumpur yang dilaporkan warga, mulai dari sawah tertimbun material lumpur, rumah terdampak, hingga akses jalan yang terganggu.
“Akibat kelalaian itu masyarakat Cikembar yang menjadi korban. Sawah tertimbun lumpur, rumah kemasukan lumpur, akses jalan putus. Kerugiannya nyata,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, AMUSI menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Pertama, membuka informasi perizinan perusahaan secara transparan agar masyarakat mengetahui dokumen yang telah dan belum dipenuhi.
Kedua, meminta DLH melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pematangan lahan, termasuk mengevaluasi pengelolaan drainase, limpasan air, dan pengendalian sedimentasi.
Ketiga, menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan maupun kewajiban lingkungan.
Ronal mengingatkan agar penanganan banjir lumpur tidak hanya berfokus pada faktor cuaca. Pemerintah juga perlu menelusuri kemungkinan kontribusi aktivitas manusia terhadap perubahan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.
“Jangan sampai musim hujan dijadikan kambing hitam. Hujan itu fenomena alam, banjir lumpur itu akibat ulah manusia yang merusak bentang alam. Kalau bupati hanya warning-warning saja, tahun depan bisa jadi Cikembar akan kebanjiran lumpur lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Sukabumi H. Asep Japar merespons bencana banjir lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas cut and fill di wilayah Cikembar. Ia menyatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi.
“Tetap kita akan evaluasi itu nanti,” ujar Asep Japar, Kamis (12/11/2026).
Bupati juga mengingatkan jajaran kecamatan dan dinas terkait agar lebih berhati-hati dalam menangani penerbitan perizinan, terlebih saat memasuki musim hujan.
“Seluruh kecamatan termasuk dinas terkait yang menangani masalah tentang perizinan ataupun yang lainnya, apalagi sekarang dihadapkan dengan musim hujan harus berhati-hati dalam mengeluarkan izin,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, hubungan sebab-akibat antara aktivitas pematangan lahan dan banjir lumpur di Cikembar masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan lingkungan. Data PKKPR dan SPRT yang disampaikan DPTR juga belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai status persetujuan lingkungan serta legalitas kegiatan di lapangan.
sukabumiinside.com masih berupaya memperoleh keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mengenai status persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis kedua perusahaan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, PT Cosmo Technology, PT Alas Wahana Alam, serta seluruh pihak terkait demi menghadirkan informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.
