SUKABUMI, sukabumiinside.com | Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan ini diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tiga Raperda yang disepakati meliputi Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap ketiga regulasi tersebut.
Menurut Asep Japar, Raperda tentang Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Cakupannya mulai dari kewenangan desa, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 menjadi langkah penataan kelembagaan pemerintah daerah, khususnya melalui peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A.
Peningkatan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang agar semakin optimal serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kesepakatan anggaran tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun mendatang.
Bupati berharap, ketiga Raperda yang telah disepakati tidak berhenti sebagai produk hukum dan dokumen administratif semata. Implementasinya harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh regulasi tersebut dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah),” pungkasnya.
Redaktur: Juliansyah






