SUKABUMI, sukabumiinside.com | Upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kini diperkuat Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dengan menyasar masyarakat hingga pelosok desa. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan inovasi Smart Pimpasa sebagai sarana edukasi keimigrasian sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perdagangan orang.
Inovasi tersebut diwujudkan melalui penerbitan buku panduan praktis bagi Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Buku ini dirancang menjadi pegangan petugas saat memberikan sosialisasi, pembinaan, serta menyampaikan informasi keimigrasian secara langsung kepada masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat praktik TPPO terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin sulit dikenali. Masyarakat kerap menjadi sasaran tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, tetapi tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.
Selain itu, modus penipuan melalui media sosial, perkawinan titipan hingga perdagangan organ juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan, mengatakan Smart Pimpasa dirancang untuk menjawab kebutuhan petugas dalam menjalankan fungsi pembinaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyampaian informasi keimigrasian tidak harus selalu mengandalkan teknologi digital. Hal terpenting adalah bagaimana informasi tersebut bisa diterima masyarakat secara tepat dan mudah dipahami.
“Imigrasi untuk Rakyat. Smart Pimpasa hadir sebagai solusi praktis yang menjawab kebutuhan petugas di lapangan. Inovasi tidak selalu harus berbentuk teknologi yang kompleks. Kami ingin memastikan bahwa informasi keimigrasian dan edukasi pencegahan TPPO dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan,” ujar Henki Irawan.
Menariknya, Smart Pimpasa tidak dikembangkan dalam bentuk aplikasi, melainkan buku panduan yang dapat digunakan tanpa koneksi internet. Pilihan tersebut mempertimbangkan masih adanya wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi.
“Dengan konsep luring, petugas tetap bisa mengakses materi edukasi kapan pun dibutuhkan, termasuk ketika melakukan kunjungan dan pembinaan di desa-desa,” jelasnya.
Materi dalam buku tersebut, sambung Henki, disusun secara ringkas dan sistematis. Selain mempermudah petugas saat memberikan penjelasan, panduan ini juga diharapkan mampu menciptakan keseragaman informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Lanjut Henki, pengembangan Smart Pimpasa merupakan bagian dari proyek perubahan bertajuk Optimalisasi Peran Pimpasa dalam Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Penerbitan Smart Pimpasa.
Pelaksanaannya melibatkan mentor, Tim Efektif, Petugas Pimpasa, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Prosesnya dimulai dari pembentukan tim, penyusunan dan validasi materi, pembekalan petugas, distribusi buku hingga monitoring dan evaluasi.
“Ke depan, Imigrasi Sukabumi akan mendorong pemanfaatan buku panduan tersebut secara berkelanjutan. Materi juga akan diperbarui mengikuti perkembangan regulasi keimigrasian dan pola kejahatan perdagangan orang,” tuturnya.
Selain mempertahankan panduan cetak, pengembangan Smart Pimpasa dalam format digital turut disiapkan sebagai pelengkap, terutama untuk menjangkau wilayah yang telah memiliki akses internet memadai.
Lebih lanjut Henki, melalui langkah ini, Imigrasi Sukabumi berharap petugas Pimpasa semakin berperan aktif sebagai penghubung informasi antara institusi imigrasi dan masyarakat. Dukungan pemerintah desa, kecamatan, aparat penegak hukum serta instansi terkait juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pencegahan TPPO.
Masyarakat pun diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap tawaran bekerja ke luar negeri dengan janji penghasilan besar tanpa kejelasan legalitas. Memastikan kebenaran informasi dan mengikuti prosedur resmi keimigrasian menjadi langkah penting untuk menghindari risiko menjadi korban perdagangan orang.
“Dengan demikian, edukasi keimigrasian tidak hanya berhenti di lingkungan kantor pelayanan, tetapi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa sebagai bagian dari upaya perlindungan warga dari ancaman TPPO,” pungkasnya.
Sumber: Siaran Pers Imigrasi Sukabumi
(RAG)






