CISAAT, sukabumiinside.com | Rumah Literasi Merah Putih menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Pers, Masyarakat dan Penegak Hukum Dalam Menciptakan Kondusivitas Investasi, Ketersediaan Energi Listrik, Kemandirian Energi untuk Kemajuan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sukabumi.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe The Bumee, Jalan Lingkar Selatan No. 3, Gunungguruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (1/9/2026).
FGD menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk membahas berbagai tantangan investasi, ketersediaan energi listrik, hingga upaya mendorong kemandirian energi di Kabupaten Sukabumi.
Dalam forum tersebut, peserta sepakat bahwa pers, masyarakat, dan penegak hukum merupakan tiga unsur penting yang perlu berjalan beriringan.
Sinergi ketiganya dinilai dapat menciptakan suasana yang kondusif sehingga pembangunan dan investasi di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH yang mewakili Kajari Cibadak, perwakilan GM PLN UIP JBT, perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, perwakilan Kadiskominfosan, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM.
Dari unsur pers, hadir perwakilan Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Ketua SMSI Sukabumi Raya, insan pers, LSM, pelaku UMKM, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH, menegaskan bahwa penegakan hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor.
“Penegak hukum hadir untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, investor tidak akan masuk. Sinergi dengan pers dan masyarakat penting agar setiap proses pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan GM PLN UIP JBT menyoroti pentingnya ketersediaan energi listrik sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
PLN, kata dia, akan terus berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan energi di Kabupaten Sukabumi.
“Ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama investasi. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan di Sukabumi. Namun kami juga butuh dukungan masyarakat dan media untuk mengedukasi pentingnya efisiensi energi dan mendukung program kemandirian energi berbasis potensi lokal,” katanya.
Dari sektor pertanahan, perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu faktor pendukung masuknya investasi.
“Aspek pertanahan sering menjadi kendala investasi. BPN siap bersinergi mempercepat layanan, asalkan semua pihak patuh pada aturan. Dengan data pertanahan yang tertib, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM, turut menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan agar investor merasa nyaman menanamkan modalnya di Kabupaten Sukabumi.
“Kondusivitas adalah kunci. Tugas kami menjaga stabilitas agar investasi bisa berjalan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat sangat dibutuhkan agar tidak ada miskomunikasi yang menghambat pembangunan dan penyediaan energi,” ungkapnya.
Senada, perwakilan Kadiskominfosan Kabupaten Sukabumi menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat maupun investor.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pemerintah, termasuk sektor energi dan investasi.
“Peran komunikasi publik sangat vital. Diskominfo akan memperkuat diseminasi informasi terkait program energi dan investasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Pers menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan menangkal hoaks,” ujarnya.
Dari unsur organisasi pers, perwakilan Ketua PWI Jawa Barat menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab dalam mengawal pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang konstruktif.
“Pers punya tanggung jawab moral mengawal pembangunan. Kami akan mendorong jurnalisme yang konstruktif, mengawasi kebijakan energi dan investasi, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Sukabumi,” tegasnya.
Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Syamsi, menyatakan kesiapan insan pers daerah untuk turut mengawal pembangunan dan memberikan masukan yang konstruktif.
“Di tingkat daerah, pers harus hadir paling depan. Kami siap bersinergi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terkait kelistrikan dan investasi sampai ke masyarakat dengan akurat, sehingga tercipta kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman menilai perusahaan pers, khususnya media siber, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Media siber punya jangkauan luas dan cepat. SMSI siap mendukung literasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian energi dan investasi. Mari kita jaga agar pemberitaan tidak memprovokasi, tapi mencerdaskan dan membangun,” ujarnya.
Dari unsur LSM dan pelaku UMKM, Saeful Usman menyampaikan harapan agar iklim investasi di Kabupaten Sukabumi semakin nyaman bagi investor sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
“UMKM butuh listrik yang stabil dan biaya yang terjangkau agar bisa berkembang. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar ditindaklanjuti, karena kemandirian energi akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Sukabumi,” ungkapnya.
Dari hasil diskusi, para peserta menyimpulkan terdapat tiga faktor utama yang perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan investasi, yakni kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur energi, serta dukungan informasi yang sehat dan konstruktif dari media.
Ketiga aspek tersebut dinilai harus berjalan beriringan agar investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia usaha, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Peserta FGD juga mendorong agar forum lintas sektor semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian, berbagai kebijakan terkait investasi dan energi dapat dikawal bersama sejak tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan.
Rumah Literasi Merah Putih berharap FGD tersebut menjadi langkah awal terbentuknya gerakan bersama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kemandirian energi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Redaktur: RAG
