WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Rencana pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) eks Perkebunan Sugih Mukti di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, terus menuai q penolakan. Setelah sebelumnya disuarakan petani penggarap dan sejumlah elemen masyarakat, kini Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi secara tegas menyatakan keberatan terhadap rencana perpanjangan hak pengelolaan lahan tersebut.
SPI mendesak pemerintah tidak terburu-buru memproses pembaruan HGU sebelum persoalan penguasaan, pemanfaatan, dan status hukum tanah eks perkebunan diselesaikan secara transparan.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPI Sukabumi, Moch Davit, menilai rencana pembaruan HGU PT Sugih Mukti harus dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan petani penggarap yang hingga kini masih memanfaatkan lahan tersebut harus menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Moch Davit mengungkapkan, masa HGU perkebunan tersebut disebut telah berakhir sejak 1998. Dari total lahan sekitar 720 hektare, kurang lebih 320 hektare diklaim telah masuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui redistribusi tanah.
“SPI menolak tegas karena perkebunan tersebut sudah habis sejak tahun 1998. Sebagian lahan juga sudah diredistribusi melalui program TORA seluas kurang lebih 320 hektare,” ungkap Moch Davit, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi perhatian SPI bukan hanya menyangkut berakhirnya masa HGU, tetapi juga keberadaan petani penggarap yang hingga kini masih menguasai dan memanfaatkan sebagian lahan perkebunan tersebut.
Menurutnya, sejumlah petani masih menggantungkan kehidupan ekonomi keluarganya dari aktivitas menggarap lahan di kawasan eks Perkebunan Sugih Mukti. Bahkan, beberapa area yang direncanakan masuk dalam pembaruan HGU dinilai masih produktif dimanfaatkan masyarakat.
“Masih banyak petani penggarap yang menggarap di luasan yang memang mau diperbarui. Mereka menggantungkan hidupnya di situ. Jangan sampai perpanjangan HGU justru berdampak terhadap keberlangsungan hidup para petani,” tegasnya.
Lebih jauh, Moch Davit mempertanyakan urgensi pembaruan HGU apabila lahan tersebut selama bertahun-tahun dinilai tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak perkebunan.
Ia berpandangan, kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah di lapangan harus menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah mengambil keputusan. SPI menilai lahan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat perlu dipertimbangkan untuk kepentingan reforma agraria dan kesejahteraan petani.
“Lebih baik dibagikan kembali kepada masyarakat. Apalagi pada 2020 pernah ada redistribusi tanah melalui program TORA,” ujarnya.
SPI juga mendesak pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Sukabumi, serta instansi terkait agar tidak terburu-buru memberikan rekomendasi pembaruan HGU PT Sugih Mukti sebelum seluruh persoalan agraria di lapangan diselesaikan.
Terkait langkah selanjutnya, Moch Davit memastikan SPI akan berpihak kepada petani penggarap yang berpotensi terdampak apabila pembaruan HGU tetap diproses.
Ia menyebut sejumlah titik yang masih menjadi lokasi aktivitas petani, di antaranya Blok Babakan dan Blok Kampung Warungkiara. SPI, lanjutnya, siap melakukan advokasi serta pendampingan terhadap petani yang selama ini menggarap lahan dan menggantungkan penghidupan dari kawasan tersebut.
“Kalau dari SPI pastinya akan pro terhadap petani penggarap. Kami akan melakukan advokasi atau mendampingi petani-petani yang nantinya terdampak apabila dilakukan perpanjangan,” tandasnya.
Redaktur: Juliansyah
