SUKABUMI, sukabumiinside.com | Kabar menggembirakan berembus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan tenaga non-ASN. Pemerintah pusat tengah mengarahkan sejumlah kebijakan baru yang membuka peluang peningkatan status kepegawaian, perpanjangan masa kerja, hingga kesempatan meniti karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perkembangan ini menjadi perhatian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi yang terus mencermati kebijakan nasional terkait masa depan tenaga non-ASN.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugerah, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026), terdapat lima poin penting yang menjadi perhatian dalam penataan kepegawaian nasional.
Pertama, pemerintah membuka arah kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap bagi berbagai profesi.
Kedua, terdapat kebijakan perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan. Ketiga, perpanjangan masa kerja juga menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.
Keempat, muncul peluang pengembangan karier bagi PPPK yang telah berstatus Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS 2027. Selain itu, terdapat ketentuan batas usia khusus bagi PPPK tertentu.
Kelima, implementasi kebijakan tersebut direncanakan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan regulasi, kebutuhan organisasi, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Bagi para tenaga non-ASN dan PPPK Paruh Waktu, arah kebijakan ini tentu menjadi harapan baru setelah melalui berbagai proses penataan kepegawaian.
Namun, peningkatan status maupun perpanjangan masa kerja tidak dilakukan secara otomatis. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti persyaratan dan regulasi teknis yang ditetapkan pemerintah.
BKPSDM Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arah kebijakan pemerintah pusat sesuai kewenangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemampuan keuangan daerah.
Upaya tersebut juga sejalan dengan misi ketiga pembangunan Kabupaten Sukabumi, yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, berbudaya, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maupun iman dan takwa (IMTAQ).
Sumber: Keterangan Pers Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, bersama Pimpinan DPR RI, 6 November 2026 – TVR Parlemen.
