CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Penghapusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Komisi IV. Kebijakan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Komisi IV, menyampaikan bahwa persoalan penghapusan PBI telah menjadi bahan pembahasan dan perbincangan bersama sejumlah anggota Komisi IV.
Menurutnya, program PBI merupakan salah satu bentuk bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Karena itu, penghapusan program tersebut sangat disayangkan apabila berpotensi menimbulkan kesulitan bagi warga yang selama ini mengandalkannya.
“Betul, memang dari kemarin juga itu menjadi pembahasan, perbincangan di Komisi IV. Kita dengan kawan-kawan Komisi IV, terkait penghapusan PBI tersebut, salah satu, apa namanya, sangat disayangkan mungkin ya. Padahal ini program yang sangat luar biasa, bisa membantu masyarakat, kaitan khususnya untuk kesehatan,” ungkapnya.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan reses ketiga tahun 2026 di Kampung Margasari, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, Komisi IV akan kembali membahas persoalan tersebut untuk mencari langkah yang dapat ditempuh apabila penghapusan PBI tetap diberlakukan. Upaya itu diharapkan dapat memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan akses terhadap layanan kesehatan.
“Insyaallah nanti kita akan bahas lagi sama kawan-kawan Komisi IV, kalaupun dihapuskan, apa yang bisa nanti kita ganti untuk program tersebut, yang penting untuk kebaikan masyarakat setempat, bil khusus ke masyarakat Sukabumi,” katanya.
Selain membahas kemungkinan pengganti program, ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, warga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kepesertaan PBI agar tidak kebingungan ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan.
Untuk itu, pihaknya berencana mengusulkan kepada pemerintah daerah agar sosialisasi dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat mengetahui perubahan kebijakan tersebut, termasuk status kepesertaan mereka.
“Himbauan insyaallah nanti akan ada, mudah-mudahan ya, kita juga kait-terkait hal penghapusan PBI tersebut, harus ada, apa namanya, dari pemerintah daerah, kita akan usulkan agar untuk adanya sosialisasi ke masyarakat, supaya masyarakat mengetahui ini, mengetahui akan program tersebut mungkin yang sudah dihapuskan atau seperti apa, seperti itu,” bebernya.
Ia berharap, pembahasan di tingkat Komisi IV dan usulan sosialisasi kepada pemerintah daerah dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi terbaik. “Sehingga perubahan kebijakan PBI tidak membuat masyarakat Kabupaten Sukabumi kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan,” pungkasny.
Redaktur: RAG
