CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena berpotensi berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Supriyadi, mengatakan penonaktifan PBI menjadi persoalan yang cukup menyedihkan. Namun, kebijakan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya usai menggelar kegiatan Reses Ketiga Tahun 2026 di Madrasah Sirojul Falah, Kampung Cilaksana, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Rabu (4/11/2026).
Menurut Ferry, keterbatasan anggaran daerah ditambah belum adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk pembiayaan PBI membuat pemerintah Kabupaten Sukabumi harus menanggung beban pembiayaan yang lebih besar.
“Sebetulnya sangat membuat kita sedih dengan adanya penonaktifan tersebut. Tapi apa mau dikata, memang kondisi fiskal keuangan daerah kita ada keterbatasan. Ditambah mungkin dari provinsi tidak turun anggaran untuk PBI ini, sehingga kabupaten harus menanggung beban dobel,” ungkap Ferry.
Meski demikian, ia memastikan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi tidak tinggal diam. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta dinas terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan anggaran cadangan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Skema tersebut disiapkan sebagai solusi bagi masyarakat miskin yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI-nya dinonaktifkan.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan, sementara rumah sakit memiliki jalur klaim pembiayaan melalui Dinas Kesehatan.
“TAPD sudah menyiapkan anggaran yang di-standby-kan di Dinas Kesehatan. Jadi, walaupun tidak ada BPJS, masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya masyarakat miskin, tetap bisa dilayani. Pihak rumah sakit juga tidak dirugikan karena bisa melakukan klaim ke Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Ferry menegaskan, langkah tersebut telah berjalan bersamaan dengan kebijakan penonaktifan PBI. Tujuannya agar persoalan administrasi kepesertaan tidak sampai menghalangi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
Lebih lanjut, ia berharap kondisi fiskal daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi ke depan semakin membaik. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi penghambat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Mudah-mudahan ke depan kondisi fiskal dan PAD bisa membaik, sehingga berbagai permasalahan akibat keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
(RAG)
