NAGRAK, sukabumiinside.com | Polemik kerja sama pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nagrak Utara 3 kembali menjadi sorotan. Tim kuasa hukum Dewi Puspita selaku mitra pemilik fasilitas SPPG melalui LBH Mahardika Satya Muda menyampaikan bantahan resmi terkait persoalan perjanjian pinjam bendera, kesepakatan fee Rp300 per siswa per hari, hingga tuntutan ganti rugi yang disebut mencapai Rp1 miliar.
Dalam hak jawab dan bantahan resmi tertanggal 27 Oktober 2026, tim kuasa hukum yang diwakili M. Nurjaya, S.H., dan Yusep Muharam memaparkan sejumlah hal yang menurut mereka perlu diluruskan agar persoalan tersebut dipahami secara utuh.
M. Nurjaya menjelaskan, persoalan bermula dari rencana kerja sama yang tidak dapat dilanjutkan karena adanya kendala persyaratan dan penolakan terhadap pengajuan yang diajukan melalui Yayasan Mutiara Qolbu Islamic oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kerja sama awal itu tidak berjalan karena ada persoalan persyaratan dan penolakan dari BGN. Karena itu, klien kami mencari mitra yang memenuhi persyaratan,” demikian penjelasan kuasa hukum dalam keterangannya (Selasa 27/10/2026)
Menurutnya, setelah skema awal tidak dapat direalisasikan, klien kemudian menggunakan skema kemitraan dengan Yayasan Lentera Puspita Ilmu untuk menjalankan operasional SPPG Nagrak Utara 3.
Fee Rp300 per Siswa Dipersoalkan
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah surat kesepakatan tertanggal 15 Oktober 2025 yang mencantumkan fee Rp300 dikalikan 3.500 siswa per hari dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tim kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum kesepakatan tersebut. Mereka menilai kesepakatan itu tidak dapat langsung dijadikan dasar penagihan karena kerja sama yang menjadi landasannya tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
“Yang menjadi persoalan, perjanjian ini tidak berjalan. Yang pertama, ada persoalan akta notaris. Yang kedua, ada penolakan dari BGN. Jadi, untuk merealisasikan fee Rp300 itu tidak bisa begitu saja,” ujar M. Nurjaya dalam penjelasannya.
Dalam dokumen bantahan, tim kuasa hukum juga menyebut kliennya tidak menerima manfaat, tidak menggunakan identitas maupun legalitas Yayasan Mutiara Qolbu Islamic, serta tidak menikmati fasilitas yang berasal dari yayasan tersebut.
Mereka turut menyatakan bahwa pengajuan mitra dan calon lokasi SPPG yang diajukan melalui Yayasan Mutiara Qolbu Islamic telah ditolak BGN.
Kuasa hukum menegaskan bahwa besaran fee harus dilihat berdasarkan isi perjanjian, pelaksanaan kerja sama, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan surat kesepakatan saja, menurut mereka, tidak otomatis membuktikan adanya kewajiban pembayaran.
Akta Pinjam Bendera Dinilai Bermasalah
Dalam bantahan resminya, tim kuasa hukum turut mempersoalkan Akta Perjanjian Pinjam Bendera atau Legalitas Perusahaan Nomor 01 tertanggal 13 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan notaris.
Mereka berpendapat akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, khususnya mengenai sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Menurut tim kuasa hukum, apabila syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keabsahan perjanjian.
Namun, penilaian mengenai sah atau tidaknya akta beserta akibat hukumnya tetap perlu didasarkan pada pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan penilaian pihak yang berwenang apabila sengketa berlanjut.
Tuntutan Rp1 Miliar Dipertanyakan
Mengenai tuntutan kerugian sebesar Rp1 miliar, M. Nurjaya menyatakan pihaknya mempertanyakan dasar penghitungan nilai tersebut.
Menurutnya, setiap pihak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan. Akan tetapi, nilai kerugian yang diminta harus memiliki dasar dan dapat dibuktikan.
“Kalau memang ada tuntutan kerugian, tentu harus dibuktikan kerugiannya. Sejauh yang kami ketahui, pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan dana dalam proses verifikasi yang dipersoalkan,” ungkapnya.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada informasi yang mereka miliki. Mereka menilai hubungan antara perjanjian yang dipersoalkan dan kerugian yang diklaim perlu diuji berdasarkan dokumen serta bukti dari masing-masing pihak.
Adapun dasar penghitungan tuntutan Rp1 miliar dan rincian kerugian yang diklaim masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang mengajukan tuntutan.
Tegaskan Seluruh Pembiayaan SPPG Ditanggung Klien
Tim kuasa hukum juga memaparkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana fisik hingga operasional harian SPPG Nagrak Utara 3, menurut mereka, dilakukan secara mandiri oleh klien.
Dalam dokumen bantahan, mereka menyebut sejumlah atribut seperti seragam, tempat makan, dan banner yang sebelumnya mencantumkan nama Yayasan Mutiara Qolbu Islamic dibuat serta dibiayai klien sebelum SPPG beroperasi.
Mereka menyatakan atribut yang mencantumkan nama yayasan tersebut tidak lagi digunakan setelah operasional berjalan.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum menilai klaim hak atas fasilitas maupun atribut awal perlu ditinjau berdasarkan fakta, dokumen, dan hubungan hukum para pihak.
Jelaskan Perubahan Skema Kemitraan
M. Nurjaya juga menjelaskan perbedaan posisi klien dalam rencana awal dan skema kerja sama yang berjalan kemudian.
Pada rencana awal, klien disebut berada dalam posisi sebagai yayasan sekaligus pemilik dapur. Namun, setelah pengajuan melalui Yayasan Mutiara Qolbu Islamic tidak berjalan, skema tersebut diubah.
Dalam skema berikutnya, klien berkedudukan sebagai mitra pemilik fasilitas dapur, sedangkan yayasan mitra operasional yang digunakan adalah Yayasan Lentera Puspita Ilmu.
Menurut tim kuasa hukum, perubahan skema itu dilakukan agar kerja sama mengikuti persyaratan yang berlaku. Mereka juga menyatakan pendaftaran SPPG Nagrak Utara 3 di bawah tanggung jawab Yayasan Lentera Puspita Ilmu dilakukan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta merujuk pada petunjuk teknis BGN.
Somasi dan Dugaan Pelanggaran Hukum
Persoalan lain yang disoroti tim kuasa hukum adalah penyampaian surat somasi kepada sejumlah pihak di luar pihak yang berkepentingan langsung.
Mereka menilai somasi semestinya menjadi sarana klarifikasi dan musyawarah untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.
Tim kuasa hukum juga menyebut adanya perbedaan nama pihak yang tercantum dalam surat kuasa dengan nama yang tercantum dalam perjanjian. Menurut mereka, hal tersebut menjadi bagian yang perlu diperiksa dalam memahami hubungan hukum antara para pihak.
Terkait dugaan pelanggaran kode etik advokat akibat penyebaran surat somasi, penilaian lebih lanjut tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan ketentuan profesi yang berlaku.
Dalam bantahannya, tim kuasa hukum juga menolak tuduhan dugaan perbuatan melawan hukum, penipuan, dan penggelapan terhadap klien mereka.
Mereka menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan polemik atau perbedaan penafsiran perjanjian. Pembuktian tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Berharap Operasional SPPG Tidak Terganggu
Di tengah polemik tersebut, tim kuasa hukum berharap persoalan antara para pihak tidak mengganggu operasional SPPG maupun pelaksanaan program MBG.
Mereka meminta agar persoalan ditangani secara objektif dengan mengacu pada fakta, dokumen, serta status administrasi yang tercatat di BGN.
Menurut mereka, sengketa hubungan kontraktual perlu dibedakan dari status kemitraan operasional SPPG yang berjalan saat ini.
Siap Menghadapi Proses Hukum
M. Nurjaya menyatakan pihaknya berharap klarifikasi tersebut dapat dipahami sehingga para pihak mempertimbangkan kembali langkah yang akan ditempuh.
Namun, apabila pihak lain tetap melanjutkan proses hukum, tim kuasa hukum menyatakan siap menghadapinya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap dengan jawaban atau klarifikasi ini, pihak mereka bisa memahami maksud kami dan berpikir ulang untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Tetapi kalau mereka tetap melanjutkan, kami siap,” demikian sikap yang disampaikan tim kuasa hukum.
Hingga berita ini disusun, keterangan dan bantahan tersebut berasal dari tim kuasa hukum Dewi Puspita melalui LBH Mahardika Satya Muda. Redaksi masih membuka ruang bagi Yayasan Mutiara Qolbu Islamic maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi.
Sukabumiinside.com akan terus memantau perkembangan polemik SPPG Nagrak Utara 3 dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.
Reporter: David
Redaktur: Juliansyah
