CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Kabupaten Sukabumi yang masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Audiensi dan Dialog Kebijakan serta Penguatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Menurut Fajar, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah ATS tertinggi secara nasional. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik formal maupun nonformal, harus bergerak bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
“Apalagi tantangannya lumayan besar, karena angka tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat termasuk yang paling tinggi secara nasional, dan di Sukabumi juga ada tantangannya tersendiri. Tadi kita harapkan semua stakeholder pendidikan, tidak hanya formal dan nonformal, itu mengaktivasi semua jalur supaya tidak ada lagi anak-anak kita di Kabupaten Sukabumi yang tidak sekolah,” ujarnya.
Ia berharap angka ATS di Kabupaten Sukabumi dapat menurun pada tahun depan. Bahkan, dirinya berjanji akan kembali datang untuk melihat langsung perkembangan upaya tersebut.
“Jadi kita harapkan angka ATS di Sukabumi bisa berkurang tahun depan. Nanti saya akan datang lagi tahun depan mengecek ATS-nya turun apa tidak. Karena ini komitmen kita di pemerintah pusat untuk mengatasi akses termasuk juga mutu yang kita lakukan secara bersama-sama,” tegasnya.
Fajar menjelaskan, kategori ATS terdiri dari tiga kelompok, yakni anak yang tidak pernah bersekolah sama sekali, anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, serta anak yang putus sekolah di berbagai satuan pendidikan.
“ATS itu kan tiga, sumbernya. Pertama, anak yang tidak sekolah sama sekali. Yang kedua, anak yang tidak melanjutkan dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP. Yang ketiga, anak yang drop out di semua satuan pendidikan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, data ATS diperoleh dari berbagai sumber nasional, salah satunya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun langkah penanganan.
Menurutnya, tidak semua anak yang tidak bersekolah harus kembali melalui jalur pendidikan formal. Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai jalur pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh (PJJ), bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan geografis, sosial maupun kondisi kesehatan.
“Jadi banyak jalur yang kita aktivasi untuk mengatasi ATS ini,” katanya.
Saat ditanya mengenai jumlah ATS secara nasional, Fajar mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS jumlahnya mencapai sekitar 4 juta anak. Dari angka tersebut, sekitar 1,8 juta di antaranya merupakan anak yang sama sekali tidak pernah bersekolah.
Sementara itu, khusus di Jawa Barat, ia menyebut jumlah ATS berdasarkan data yang dimiliki kementerian mencapai sekitar 627 ribu anak. “Kalau menurut data yang kami punya, itu ya (nanti dicek lagi) 627.000. Jawa Barat saja,” ungkapnya.
Ia menilai penyelesaian persoalan ATS di Jawa Barat tidak bisa hanya mengandalkan sekolah negeri. Peran sekolah swasta dinilai sangat penting mengingat sebagian besar satuan pendidikan di provinsi tersebut merupakan sekolah swasta.
“Saya ingin menekankan partisipasi sekolah swasta harus dibuka. Karena 69% sekolah di Jawa Barat adalah swasta. Jadi jumlah sekolah di Jawa Barat ada 64.000, sekitar 44.000 sekolah swasta. Kalau sekolah swasta tidak diberdayakan, untuk mengatasi ATS ini berat. Jadi kemitraan swasta dan pemerintah harus diperkuat di Jawa Barat,” pungkasnya.
Redaktur: RAG
