SUKABUMI, sukabumiinside.com | Ancaman kekeringan di Kabupaten Sukabumi mulai terasa. Meski belum ditetapkan sebagai darurat, sinyal bahaya sudah muncul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat, sedikitnya enam kecamatan telah mengajukan permohonan distribusi air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengungkapkan, hingga saat ini permohonan baru datang dari Kecamatan Cikembar, Cicurug, Nyalindung, Cibadak, Gegerbitung, hingga wilayah lainnya yang mulai terdampak.
“Dari 47 kecamatan, baru enam yang mengajukan permohonan pendistribusian air bersih. Jadi belum merata,” kata Eki, Kamis (23/7/2026).
Ia menekankan, kondisi ini belum cukup kuat untuk menetapkan status darurat kekeringan secara kabupaten. Salah satu pertimbangannya adalah faktor cuaca yang masih belum sepenuhnya kering.
“Dari data BMKG, di beberapa wilayah Sukabumi masih turun hujan. Itu jadi pertimbangan kenapa status kekeringan belum ditetapkan,” jelasnya.
Namun demikian, BPBD tidak tinggal diam. Eki memastikan, jika kondisi cuaca terus memburuk dan permohonan air bersih meningkat, status darurat bisa segera ditetapkan.
“Kalau ke depan cuaca semakin kering dan kondisi di lapangan menguat, tentu kita akan segera menetapkan status kekeringan,” jelasnya.
Memasuki musim kemarau, BPBD juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat. Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kebakaran permukiman meningkat signifikan.
Eki mengingatkan beberapa hal penting yaitu Waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem, seperti angin kencang dan panas berkepanjangan,Jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering
Pastikan instalasi listrik aman, terutama saat rumah ditinggal, Perhatikan tungku atau hawu, pastikan api benar-benar padam.
“Bara api sekecil apa pun bisa membesar jika tertiup angin. Ini yang harus diantisipasi bersama,” imbuhnya.
Di sisi lain, BPBD juga terus mendorong edukasi kebencanaan sejak dini. Hal ini disampaikan Eki usai menghadiri kegiatan sosialisasi mitigasi bencana di lingkungan sekolah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan relawan menjadi kunci dalam upaya pencegahan.
“Kami mengapresiasi kegiatan ini. Ini bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, forum, dan relawan agar edukasi kebencanaan bisa sampai ke masyarakat, khususnya pelajar,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui sosialisasi ini, kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana semakin meningkat, sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir.
Redaktur: Juliansyah
