BANTARGADUNG, sukabumiinside.com | Isu dugaan pemaksaan pembelian seragam sekolah beredar di kalangan wali murid SMPN 2 Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Kabar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyediaan seragam bagi siswa baru. Ketua Koperasi Sembada SMPN 2 Bantargadung, Muhammad Awaludin, akhirnya memberikan klarifikasi.
Awaludin menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan wali murid membeli seragam melalui sekolah. Menurut dia, penyediaan seragam dilakukan oleh koperasi berdasarkan permintaan orang tua siswa, bukan karena adanya instruksi sekolah yang mengharuskan pembelian.
“Tidak benar jika pihak sekolah memaksa wali murid untuk membeli seragam di sekolah. Sekolah tidak mengadakan seragam,” ujar Muhammad Awaludin kepada sukabumiinside.com, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi sebagai penyedia seragam berawal dari permintaan wali murid dalam rapat. Sejumlah orang tua, kata dia, menginginkan kemudahan memperoleh seragam tanpa harus mencari dan membeli secara eceran di toko.
Dengan mekanisme tersebut, koperasi berperan sebagai penyedia berdasarkan pesanan, bukan sebagai pihak yang mewajibkan seluruh siswa membeli seragam.
“Pihak koperasi menyediakan seragam hanya berdasarkan pesanan dari wali murid. Jika wali murid tidak memesan, koperasi tidak membuat atau memaksa untuk membeli ke sekolah maupun ke koperasi,” jelasnya.
Awaludin menyebut mekanisme penyediaan seragam tersebut merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan dalam rapat wali murid pada 29 Juli 2026.
Ia juga mengatakan terdapat sejumlah dokumen pendukung, di antaranya bukti kesepakatan rapat, berita acara, daftar hadir wali murid, serta surat pernyataan bermeterai yang berkaitan dengan penyediaan seragam.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa pengadaan seragam melalui koperasi bukan merupakan kebijakan sekolah yang mewajibkan orang tua melakukan pembelian.
“Kami memiliki bukti kesepakatan rapat, berita acara, daftar hadir wali murid, serta surat pernyataan dengan wali murid di atas meterai yang menyatakan bahwa pihak sekolah tidak menjualbelikan seragam,” ungkapnya.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya isu di kalangan wali murid. Awaludin berharap persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh, terutama mengenai perbedaan antara penyediaan seragam berdasarkan pesanan dan kewajiban membeli yang ditetapkan oleh sekolah.
Keterangan Ketua Koperasi tersebut sejalan dengan pernyataan Ela Hayati (35), wali murid kelas VII D SMPN 2 Bantargadung.
Ela mengaku tidak merasa mendapat paksaan untuk membeli seragam melalui koperasi sekolah. Menurutnya, keputusan membeli seragam merupakan pilihan orang tua yang menginginkan anaknya memiliki seragam seperti siswa lainnya.
“Gak ada paksaan apa-apa. Ini mah yang mau aja, yang niat mau aja. Gak ada paksaan apa-apa,” kata Ela.
Ia menambahkan, wali murid yang ingin membeli seragam dipersilakan melakukan pemesanan. Sementara itu, orang tua yang tidak ingin membeli melalui koperasi tidak diwajibkan mengikuti pilihan tersebut.
“Yang mau beli, beli. Kalau gak ada, gak apa-apa. Yang ada aja dipakai,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah keputusan membeli seragam melalui koperasi merupakan keinginannya sendiri, Ela membenarkan hal tersebut.
Pernyataan Ela memberikan gambaran bahwa, berdasarkan pengalamannya, pembelian seragam melalui koperasi bukanlah kewajiban yang dipaksakan kepadanya.
Hal senada disampaikan Nurhalimah (44), wali murid kelas VII E. Ia menyayangkan isu dugaan pemaksaan pembelian seragam yang berkembang di kalangan orang tua siswa.
Menurut Nurhalimah, keinginan untuk membeli seragam melalui koperasi justru datang dari wali murid yang menghendaki kemudahan dalam memenuhi kebutuhan seragam anak-anak mereka.
“Justru wali murid yang pengennya beli seragam di koperasi, dan pihak sekolah pun gak ada paksaan soal beli seragam itu,” ujar Nurhalimah.
Ia juga menegaskan, pembahasan mengenai penyediaan seragam tersebut telah dilakukan dalam rapat wali murid pada 29 Juli 2026.
Beredarnya isu mengenai seragam sekolah menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah, pengelola koperasi, dan wali murid.
Kejelasan mengenai siapa yang menyediakan seragam, bagaimana mekanisme pemesanannya, serta apakah pembelian bersifat wajib atau sukarela menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Berdasarkan keterangan Muhammad Awaludin, Ela Hayati, dan Nurhalimah, pembelian seragam melalui koperasi disebut tidak bersifat wajib. Namun, untuk memastikan persoalan ini dipahami secara menyeluruh, dokumen hasil musyawarah dan mekanisme pengadaan seragam tetap penting untuk diperiksa.
Dengan demikian, isu yang berkembang di kalangan wali murid perlu disikapi melalui keterbukaan informasi dan klarifikasi berdasarkan fakta, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di lingkungan pendidikan.
Sukabumi Inside akan terus mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
Redaktur: Juliansyah
