CIKEMBAR, sukabumiinside.com | Penanganan banjir lumpur dan longsoran di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, mulai mengungkap persoalan lain. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penanganan saluran drainase di lokasi tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten.
Hal itu disampaikan Ana, Kasi PSDA Provinsi Jawa Barat, saat meninjau lokasi terdampak banjir lumpur di SDN 2 Cimanggu, Rabu (12/11/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil peninjauan awal, persoalan yang ditemukan lebih berkaitan dengan sistem drainase dan tata ruang, bukan kerusakan atau gangguan pada aliran sungai yang menjadi kewenangan bidang sungai.
“Memastikan ini memang bukan kewenangan kami. Ini kewenangan kabupaten, khususnya PU bidang tata ruang,” Kata Ana, Rabu (12/11).
Meski demikian, pihaknya mengaku tetap merespons laporan masyarakat dengan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi serta memastikan langkah penanganan segera dilakukan.
Ana menjelaskan, setelah melihat kondisi lapangan, persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah jalur pembuangan air yang dinilai belum tertata dengan baik.
“Kalau saya memang dari SDA khususnya bidang sungai. Ternyata tidak ada kaitannya dengan sungai, tapi berkaitannya dengan drainase. Nah, ini drainase kami serahkan ke tata ruang kabupaten,” jelasnya.
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah adanya tiga sumber aliran air yang masuk ke dalam satu saluran gorong-gorong.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan penyumbatan, terlebih ketika debit air meningkat dan aliran membawa material lumpur.
“Dari tim kami itu memang ada tiga sumber masuk ke dalam satu debit saluran, satu saluran gorong-gorong. Ya pasti akhirnya nyumbat, apalagi lumpurnya disertai lumpur. Jadi ini harus segera ditangani,” ungkapnya.
Ana juga menilai jalur pembuangan air di lokasi tersebut belum terbentuk secara rapi. Jika tidak segera diperbaiki, air berpotensi meluap dan kembali menimbulkan persoalan di kawasan sekitar.
Ia bahkan meminta pihak perusahaan agar tidak menunda pekerjaan pembenahan saluran yang sebelumnya telah disampaikan siap dikerjakan.
“Saya berharap ini tidak ditunda. Karena kalau dilihat, salurannya ini belum terbentuk, pasti akan meluap ke sungai,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, muncul pula informasi dari masyarakat mengenai dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana. Warga juga mempertanyakan keberadaan gorong-gorong yang disebut mengalami perubahan.
Menanggapi informasi tersebut, Ana mengaku belum dapat memastikan kebenarannya karena peninjauan yang dilakukan saat itu belum menjangkau bagian hulu sungai.
“Kalau itu saya masih barusan baru lihat dari sini, belum sampai ke hulunya. Sementara ini nanti mungkin kami akan turunkan tim untuk ditelusuri lagi. Ini kendalanya dari mana,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan perubahan fisik alur sungai masih membutuhkan pemeriksaan teknis lebih lanjut. Karena itu, diperlukan penelusuran menyeluruh dari bagian hulu hingga hilir agar kondisi sebenarnya dapat diketahui.
Meski menyebut penanganan drainase bukan kewenangan provinsi, Ana memastikan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi aliran sungai di kawasan tersebut.
Ia menyebut, sejauh pengamatan awal, pihaknya belum menemukan gangguan pada sungai. Namun, pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada perubahan yang berpotensi mengganggu fungsi aliran air.
“Alhamdulillah selama ini, tapi ini nanti kita akan lakukan pengawasan ke sini berulang. Kalau misalkan tidak sesuai, kami akan memberikan imbauan ke pusat supaya memang tidak terulang seperti ini,” pungkasnya.
Redaktur: RAG/Juliansyah
