KABUPATEN SUKABUMI, sukabumiinside.com | Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, terus bergulir. Polres Sukabumi memastikan penyidikan perkara yang menyebabkan korban berinisial AI (12) mengalami patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut tersebut kini memasuki tahap lanjutan.
Bahkan, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi berencana menggelar penetapan status hukum terhadap empat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam pekan ini.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Ipda Firman Riyadul Jannah, mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian langkah untuk melengkapi alat bukti dan keterangan saksi.
“Laporan polisi sudah masuk sejak Oktober lalu dari pihak keluarga korban. Tim penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara, melengkapi visum et repertum di RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan saksi-saksi dari pihak sekolah, mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku anak juga telah dilakukan dengan didampingi orang tua masing-masing,” ujar Firman, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penyidik kini tengah mematangkan rangkaian gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap empat anak yang diduga terlibat.
“Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH,” tegasnya.
Firman menjelaskan, proses penanganan perkara membutuhkan ketelitian karena penyidik harus memastikan seluruh keterangan dan bukti pendukung terkumpul secara menyeluruh.
Selain menunggu kondisi fisik korban pulih agar dapat dimintai keterangan, penyidik juga sempat menyesuaikan jadwal pemeriksaan pihak sekolah.
“Kemarin itu salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan, sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan mengumpulkan seluruh bukti pendukung agar konstruksi hukumnya jelas dan tidak ada celah,” jelas Firman.
Di tengah proses penyidikan, Polres Sukabumi menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak bisa disamakan dengan tindak pidana yang melibatkan orang dewasa.
Pasalnya, baik korban maupun anak-anak yang dilaporkan masih berusia di bawah umur. Karena itu, penyidik mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memastikan pendampingan psikososial bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
“Kami mengedepankan asas kehati-hatian karena baik korban maupun terlapor seluruhnya masih anak di bawah umur. Penanganan perkara wajib mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlakuannya tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum orang dewasa, hak-hak anak wajib dilindungi selama proses hukum berjalan,” tutur Firman.
Ia menambahkan, perkara tersebut menjadi perhatian langsung Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi. Penyidik diminta bekerja profesional, transparan, dan berkeadilan agar keluarga korban memperoleh kepastian hukum.
Sebagai informasi, dugaan peristiwa kekerasan tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa siang, 29 September 2026, di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Korban AI (12) diduga mengalami kekerasan fisik berupa benturan dan tendangan pada bagian pinggul serta sendi yang dilakukan oleh rekan sekolahnya ketika jam istirahat menjelang salat zuhur.
Insiden tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut. Pihak keluarga kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi pada pertengahan Oktober 2026.
Redaktur: Juliansyah
