Pemulihan Bencana Sumatra Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Rp12,34 Triliun dan 57 Ribu Hunian Tetap

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membahas evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatra, Senin (9/11/2026). | Dok. BPMI Setpres

 

JAKARTA, sukabumiinside.com | Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah satu tahun bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Bacaan Lainnya

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah pejabat pemerintah.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah memaparkan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun untuk membantu daerah terdampak. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung hingga 2028.

Sejumlah capaian pemulihan mulai terlihat. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi. Sementara itu, sebanyak 4.823 sekolah dari total 4.922 sekolah terdampak telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal.

Tidak hanya fasilitas kesehatan dan pendidikan, infrastruktur jalan serta jembatan nasional di tiga provinsi tersebut juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Namun, pekerjaan besar masih menanti, terutama dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana.

Pemerintah kini mempercepat pembangunan sebanyak 57.027 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Pembangunan dilakukan melalui beberapa skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandiri, hingga kawasan hunian komunal.

Evaluasi pemerintah juga menyoroti pentingnya mengantisipasi potensi bencana susulan di wilayah yang masih dalam proses pemulihan.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Pemulihan ekonomi, keberlangsungan pendidikan, layanan kesehatan, serta kepastian tempat tinggal menjadi bagian penting dari proses tersebut.

 

Sumber: Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *