WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Polemik dokumen perizinan perkebunan PTPN Cibungur di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, belum menemui titik terang. Dokumen yang sebelumnya diminta Forum Masyarakat Warungkiara (Formawar) dalam audiensi ternyata sudah diterima pihak kecamatan. Namun, hingga kini berkas tersebut belum diserahkan kepada Formawar maupun Apdesi.
Persoalan itu kembali mencuat setelah Ketua Formawar, Feri Permana, melakukan konfirmasi langsung kepada Camat Warungkiara, Toni Sugiharto, terkait alasan dokumen yang menjadi hasil kesepakatan audiensi tersebut tidak diberikan kepada pihak forum.
Feri menjelaskan, pertemuan tersebut secara khusus membahas kejelasan dokumen perizinan yang sebelumnya disampaikan pihak perkebunan kepada pemerintah kecamatan.
“Akan tetapi, pihak kecamatan tidak memberikan sesuai dengan audiensi kepada forum dan APSI,” Kata Feri kepada sukabumiinside.com, Jum’at (30/10/2026).
Menurutnya, Formawar ingin mengetahui secara langsung alasan pemerintah kecamatan tidak meneruskan dokumen tersebut kepada pihak yang meminta dalam audiensi.
Dari hasil konfirmasi, Feri mengaku mendapat penjelasan bahwa pihak perkebunan tidak berkenan dokumen tersebut diberikan kepada pihak lain.
“Informasi yang disampaikan Pak Camat, alasannya adalah pihak perkebunan tidak berkenan untuk memberikan ke pihak lain,” katanya.
Feri mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Sebab, permintaan dokumen bukan muncul secara sepihak, melainkan merupakan bagian dari hasil audiensi yang sebelumnya telah dibahas bersama.
“Tentunya kami sangat kecewa karena dokumen perizinan itu merupakan permohonan hasil audiensi untuk diberikan kepada camat dan diberikan kepada forum dan APSI,” tegasnya.
Meski demikian, persoalan ini masih berpeluang dibahas kembali. Feri menyebutkan, pada Senin mendatang direncanakan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan pihak perkebunan, Formawar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
“Iya, termasuk updatenya Forkopimcam,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Warungkiara Toni Sugiharto membenarkan bahwa pemerintah kecamatan telah menerima dokumen yang oleh perusahaan disebut sebagai dokumen perizinan.
Namun, dokumen tersebut belum diserahkan kepada Apdesi maupun Formawar. Toni menjelaskan, pihak perusahaan menyampaikan bahwa dokumen itu hanya diperuntukkan bagi pihak kecamatan.
“Inilah menjadi salah satu alasan kenapa dokumen itu tidak kami sebarkan. Kami tidak ingin timbul persoalan baru,” ungkap Toni.
Ia menegaskan, pemerintah kecamatan berupaya mengambil posisi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak perkebunan agar persoalan tersebut tidak semakin melebar.
Menurutnya, pemerintah kecamatan berharap pertemuan berikutnya dapat menghasilkan jalan keluar yang bisa diterima semua pihak.
“Selain itu, kami pastikan pemerintah tentu akan mendorong dan mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat. Kami harap pada pertemuan mendatang, akan ada solusi yang terbaik untuk semua,” pungkasnya.
