JAKARTA, sukabumiinside.com | Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak serius. Bukan hanya menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perkara ini juga menyeret tiga personel Polri yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Pengungkapan tersebut sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga personel Polri tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Menurut Asep, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Temuan penyidik mengungkap adanya sejumlah nomor telepon yang diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Padahal, sistem penyadapan semestinya digunakan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku, terutama untuk kepentingan penegakan hukum.
Namun, nomor-nomor yang ditemukan penyidik diduga tidak memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha,” kata Asep sebagaimana diberitakan ANTARA.
Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Dalam penyidikan perkara ini, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, terdiri dari 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Selain tiga tersangka, seorang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi.
Perkara ini ternyata telah diketahui Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” ujar Yusril sebagaimana dikutip ANTARA.
Yusril menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius. Pemerintah pun disebut akan melakukan evaluasi dengan melibatkan sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan penyadapan tidak menyimpang dari aturan hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Di tengah sorotan publik, Polri menyatakan memberikan perhatian serius terhadap pengungkapan perkara tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa proses pemeriksaan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pembenahan internal institusi agar setiap kewenangan aparat dijalankan sesuai aturan.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Meski demikian, hingga konferensi pers digelar, penyidik belum membeberkan secara terperinci motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
Sumber: ANTARA, CNN Indonesia, dan detikcom.
Redaktur: Juliansyah
