CIBADAK, sukabumiinside.com | Rencana penataan Lapang Sekarwangi menjadi Alun-Alun Cibadak oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih menyisakan persoalan bagi para pedagang kaki lima (PKL).
Di tengah upaya pemerintah menghadirkan kawasan publik yang lebih tertib dan representatif, para pelaku UMKM justru mengeluhkan penurunan pendapatan drastis setelah dipindahkan ke lokasi sementara.
Perubahan lokasi berjualan yang semula di sekitar Lapang Sekarwangi kini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi pedagang. Sepinya pengunjung membuat omzet harian merosot tajam, bahkan sebagian pedagang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Salah seorang pedagang, Ibu Hati, mengungkapkan bahwa kondisi usahanya jauh berbeda dibandingkan sebelum kawasan tersebut ditutup untuk proses penataan. Jika sebelumnya hasil berjualan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak, kini pendapatannya hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari.
“Sekarang kalau di sana cuma dapat Rp30.000 sampai Rp50.000, sampai enggak bisa makan. Bubur kebuang, ayam kebuang, semua kebuang. Mau cari modal dari mana lagi?,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, minimnya pembeli di lokasi baru membuat sejumlah bahan dagangan tidak terjual. Akibatnya, pedagang bukan hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga harus menanggung kerugian akibat modal usaha yang tidak kembali.
Di tengah keresahan tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menjelaskan bahwa relokasi PKL merupakan bagian dari upaya penataan kawasan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan pembangunan Alun-Alun Cibadak tidak memunculkan persoalan baru, terutama munculnya kawasan kumuh serta terganggunya akses jalan.
“Ini bukan masalah mengganggu atau tidak proyek ya. Ini masalah penataan. Jadi kalau penataan itu kan kita harus menghindari kekumuhan baru. Akses yang hari ini tertutup itu akan dijadikan jalan sampai ke sini, berputar jadi ada jalan keluar masuk nantinya, sehingga itu harus ada clean and clear area,” jelas Sendi saat ditemui di lokasi.
Meski demikian, Sendi tidak menampik bahwa para pedagang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tempat berjualan yang baru. Menurutnya, diperlukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat mengetahui keberadaan lokasi relokasi sekaligus kembali mengunjungi para pedagang.
“Ya, ini mungkin harus ada sosialisasi lagi kepada masyarakat. Nanti ke depan akan ada semacam gapura atau tanda yang menyatakan mereka berpindah ke sini. Dan tentunya kita mengajak mereka juga untuk mempromosikan barang dagangannya dengan berbagai keunikan dan kebaikan,” ujarnya.
Selain sosialisasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah pendampingan bagi pelaku UMKM. Dinas Perkim menyebut pembinaan akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk fasilitasi perizinan usaha serta bantuan sarana berdagang berupa gerobak berukuran sekitar 2 x 1 meter.
“Bantuan gerobak tersebut direncanakan bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Fasilitas ini diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus menciptakan lingkungan berjualan yang lebih tertata dan nyaman,” jelasnya.
Di luar persoalan penurunan omzet, pemerintah juga menghadapi dinamika jumlah pedagang yang akan menempati kawasan relokasi. Sendi menyebut, berdasarkan data awal Dinas Perkim terdapat 36 pedagang.
Menurutnya, jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 40 orang saat sosialisasi. Dalam perkembangan berikutnya, muncul informasi adanya tambahan pedagang sehingga totalnya mencapai 46 orang.
Untuk memastikan penempatan sesuai kesepakatan, pemerintah akan melakukan pendataan ulang bersama masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar jumlah pedagang tidak melampaui kapasitas yang telah ditentukan dalam pembangunan tahap kedua.
“Kami akan melakukan pendataan ulang, tapi tentu harus cross-check bersama-sama masyarakat, karena hasil kesepakatan kita upayakan yang existing, tidak ada penambahan baru. Karena ini akan berpengaruh kepada pembangunan tahap dua yang sudah kita tetapkan 40 lapak,” ungkapnya.
Sementara itu terkait kemungkinan pedagang kembali berjualan di kawasan yang telah disterilkan. Sendi menegaskan, bahwa seluruh pedagang harus mematuhi kesepakatan bersama.
“Surat pernyataan yang sebelumnya ditandatangani menjadi salah satu dasar komitmen tersebut. Area yang sedang ditata merupakan aset milik pemerintah daerah dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
(David/RAG)
