SUKABUMI, sukabumiinside.com | Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi menjadi alarm serius bagi seluruh lapisan masyarakat. Hingga November 2026, tercatat sekitar 233 kasus kekerasan, dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual mendominasi laporan yang diterima.
Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran keluarga, pemerintah desa, kader PKK hingga masyarakat di tingkat RT dan RW dinilai menjadi kunci untuk memutus mata rantai kekerasan.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukabumi, Lia Barah, menegaskan bahwa sosialisasi perlindungan perempuan dan anak harus menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.
Menurut Lia, pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kepala dusun hingga kader Dasawisma memiliki posisi strategis dalam menyebarkan informasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni memanfaatkan pemindaian kode batang (scan barcode) serta mengoptimalkan jaringan pemerintah desa dan kader PKK untuk memperluas jangkauan informasi.
“Kami berharap kepada desa-desa yang diundang melalui Tim Penggerak PKK, kemudian pemerintah desa dan kadus, agar bisa menyosialisasikan kembali ke masyarakat terdekat, mulai dari lingkup rumah tangga, RT, RW, hingga Dasawisma,” ujar Lia kepada sukabumiinside.com di Kantor Kecamatan Warungkiara, Senin (16/11/2026).
Ia menekankan, pencegahan kekerasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk membangun lingkungan yang aman, sekaligus memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan.
Lia juga mendorong setiap desa memiliki komitmen nyata dalam menciptakan wilayah bebas kekerasan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan melalui pembentukan lokus desa maupun deklarasi Desa Anti-Kekerasan.
Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi yang mencakup 47 kecamatan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan edukasi perlindungan perempuan dan anak.
Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah pelosok.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat sosialisasi terhenti. Pemerintah daerah berupaya mengatasinya melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen bersama para camat sebelumnya telah dibangun melalui kegiatan di Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Juni lalu.
Lia mengatakan, pihaknya terbuka untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kecamatan maupun desa. Strategi ini dinilai lebih efektif karena edukasi mengenai TPPO dan kekerasan terhadap perempuan serta anak bisa disampaikan langsung tanpa harus selalu menggelar kegiatan khusus dengan anggaran tambahan.
“Kami selalu berpesan, kalau ada kegiatan di kecamatan atau di desa, ajak kami. Dengan kami hadir langsung, kami bisa menyampaikan materi edukasi tanpa harus menyiapkan anggaran baru yang besar,” pungkasnya.
Redaktur: Juliansyah






