WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Rencana pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) eks Perkebunan Sugih Mukti di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, mulai menuai gelombang penolakan. Petani penggarap dan sejumlah elemen masyarakat meminta pemerintah tidak terburu-buru memproses pembaruan HGU sebelum persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah eks HGU diselesaikan secara transparan.
Ketua Forum Masyarakat Warungkiara (FormaWar), Moch. Feri Permana, secara tegas menyatakan keberatan terhadap rencana pembaruan HGU tersebut. Menurutnya, persoalan tanah eks perkebunan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Feri mengungkapkan, berdasarkan hasil musyawarah dengan pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari total sekitar 720 hektare lahan eks HGU Sugih Mukti, sebanyak 320 hektare direncanakan masuk program redistribusi tanah.
Sementara itu, sisa lahan setelah dikurangi fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) direncanakan untuk proses pembaruan HGU.
Namun, dalam perjalanan proses tersebut, muncul sejumlah persoalan yang menurut Feri perlu mendapat perhatian serius, terutama dugaan pengalihan penguasaan lahan kepada pihak ketiga.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan pengalihan lahan seluas kurang lebih 100 hektare di kawasan Cimandiri dan Sukaharja kepada pihak ketiga oleh pihak yang sebelumnya berkaitan dengan pemegang HGU.
Feri menyebut, persoalan tersebut telah diadukan kepada BPN pusat, Kantor Wilayah BPN, hingga BPN Kabupaten Sukabumi. Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan dan peninjauan terhadap proses pengalihan tersebut.
“Kami sudah mengadukan persoalan tersebut kepada BPN pusat, Kanwil BPN, hingga BPN Kabupaten agar dilakukan pembatalan. Sebab, tanah tersebut merupakan tanah negara bekas HGU dan di dalamnya masih terdapat masyarakat yang menggarap lahan,” ungkap Feri, Selasa (10/11/2026).
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti dugaan pengalihan lahan sekitar 15 hektare di kawasan Pasar dan Lapang Warungkiara melalui administrasi Koperasi Terima Kasih Indonesia.
Menurut Feri, lahan tersebut diduga telah dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak (SPH) untuk pihak ketiga. Ia mempertanyakan dasar hukum serta mekanisme administrasi yang digunakan dalam proses tersebut.
“Bagaimana tanah negara bekas HGU bisa melibatkan pihak ketiga melalui skema koperasi? Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” menjadi inti pertanyaan yang disampaikan Feri.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah informasi mengenai dugaan pemberian uang sekitar Rp300 ribu per patok kepada sejumlah warga dengan permintaan membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong.
Feri mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan penggunaan dokumen tersebut. Namun, setelah melakukan penelusuran, pihaknya menduga dokumen itu berkaitan dengan rencana pengalihan atau penjualan lahan kepada pihak ketiga.
“Kami tidak mengetahui dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk apa. Namun, setelah kami pelajari, ada dugaan dokumen itu berkaitan dengan rencana penjualan lahan kepada pihak ketiga,” ujarnya.
Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri secara serius, termasuk memastikan apakah terdapat persetujuan masyarakat dan apa dasar administrasi yang digunakan.
Bagi Feri, persoalan eks HGU Sugih Mukti bukan semata-mata menyangkut administrasi pertanahan, melainkan juga masa depan petani penggarap dan kesejahteraan masyarakat Warungkiara.
Ia menilai tanah eks HGU seharusnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, khususnya petani yang membutuhkan kepastian akses terhadap lahan pertanian.
“Jangan sampai tanah yang seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat justru kembali dikuasai investor. Dengan kondisi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan pertanian di Warungkiara, masyarakat lebih membutuhkan kepastian akses terhadap tanah tersebut,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Bupati Sukabumi dan dinas terkait tidak terburu-buru memberikan rekomendasi pembaruan HGU sebelum seluruh persoalan diselesaikan.
Pemerintah juga didesak turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi faktual penguasaan tanah, keberadaan petani penggarap, serta kejelasan dokumen dan legalitas lahan.
“Kalau memang ada rencana pembaruan HGU, semuanya harus jelas dan terbuka. Pemerintah harus berhati-hati mengkaji persoalan ini agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari,” katanya.
Penolakan terhadap rencana pembaruan HGU tersebut, lanjut Feri, juga datang dari sejumlah petani penggarap, termasuk masyarakat di wilayah Sukaharja dan sebagian Cileun.
Ia menyebut sejumlah warga telah menghubunginya untuk menyampaikan keberatan atas rencana sosialisasi pembaruan HGU yang diinformasikan akan dilaksanakan di tingkat desa.
Feri menegaskan, aspirasi tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang disampaikan secara mandiri, bukan karena ajakan maupun instruksi dari dirinya.
Senada dengan itu, tokoh pemuda Febriansyah juga menyatakan penolakan apabila proses pembaruan HGU tidak dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Intinya, pembaruan HGU harus sesuai regulasi dan tidak boleh dilakukan secara senyap. Ini menyangkut kesejahteraan serta hak-hak masyarakat,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak eks pemegang HGU maupun pihak terkait mengenai dugaan pengalihan lahan sekitar 100 hektare di Cimandiri dan Sukaharja serta 15 hektare di kawasan Pasar dan Lapang Warungkiara.
Redaktur: Juliansyah
