NAGRAK, sukabumiinside.com | Kabupaten Sukabumi menyimpan potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan strategis ketahanan pangan di Jawa Barat. Dengan kekayaan sumber daya alam mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan, daerah terluas di Jawa Barat ini dinilai memiliki modal kuat untuk menopang kebutuhan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukabumi di wilayah Kecamatan Nagrak, Rabu (4/11/2026).
Andreas menegaskan, potensi pangan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan kawasan Jawa Barat.
“Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumber daya pangan yang sangat beragam. Baik potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pangan lokal yang sangat melimpah. Ketika dikelola dengan baik, potensi ini akan bermanfaat untuk semua pihak secara luas,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi atau perdagangan. Lebih dari itu, pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, ketahanan pangan tidak cukup hanya memastikan ketersediaan bahan pangan. Ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, mulai dari keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, keamanan pangan hingga kemampuan masyarakat memperoleh makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
“Ketahanan pangan pun tidak sekadar berbicara ketersediaan bahan pangan saja, namun mencakup keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, keamanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” ungkapnya.
Andreas menilai, ketahanan pangan memiliki hubungan erat dengan pengendalian inflasi. Keduanya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus dirancang dan dijalankan secara terpadu.
Sebab, peningkatan produksi pangan harus diikuti distribusi yang lancar, ketersediaan cadangan pangan yang memadai, serta harga komoditas yang tetap berada dalam batas kewajaran.
“Ini semua perlu dikelola secara terpadu untuk memastikan produksi pangan meningkat, distribusi berjalan lancar, cadangan pangan tersedia, dan harga tetap berada dalam batas yang wajar,” jelasnya.
Ia berharap, forum TPID tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, kita akan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua itu merupakan ikhtiar untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” terangnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Junanto Herdiawan, menyoroti pentingnya pengendalian inflasi pangan. Menurutnya, komoditas pangan menjadi salah satu penyumbang inflasi sehingga membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas daerah.
Ia menyebut, pertemuan TPID bukan sekadar agenda koordinasi rutin, melainkan ruang strategis untuk membangun komunikasi dan kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan pangan.
“Forum ini luar biasa dan strategis. Sebab menjadi ruang diskusi antar daerah untuk sama-sama berdiskusi berkaitan ketahanan pangan. Bahkan bisa menjadi kerja sama daerah yang saling melengkapi kebutuhan pangan daerah,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, Gatot Sugiharto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya diisi diskusi, tetapi juga menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan materi dan merumuskan langkah strategis penguatan ketahanan pangan.
Bahkan, agenda tersebut turut diisi penandatanganan perjanjian kerja sama antardaerah terkait penyelenggaraan ketahanan pangan.
Sejumlah daerah yang terlibat di antaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bogor.
“Selain diskusi panel untuk menentukan berbagai langkah strategis terkait ketahanan pangan, hadir juga sejumlah narasumber. Bahkan di dalamnya diisi perjanjian kerja sama antar daerah tetangga terkait penyelenggaraan ketahanan pangan,” pungkasnya.
Redaktur: Juliansyah
