WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Polemik perkebunan PTPN Cibungur, Kabupaten Sukabumi, belum benar-benar berakhir. Meski manajemen perusahaan mengklaim seluruh perizinan telah dimiliki, dokumen yang diperlihatkan dalam rapat bersama Forum Masyarakat Warungkiara (Formawar) justru tidak boleh difoto maupun disebarluaskan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan baru. Jika seluruh dokumen perizinan dinyatakan lengkap, mengapa masyarakat belum bisa mendapatkan salinannya untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri?
Rapat tertutup yang berlangsung di Aula Kecamatan Warungkiara, Selasa (3/11/2026), mempertemukan manajemen PTPN Cibungur, Formawar, Camat Warungkiara, Kapolsek, 6 Kepala Desa, serta sejumlah unsur terkait.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah tuntutan masyarakat, mulai dari legalitas perkebunan, perubahan tanaman karet menjadi kelapa sawit, status alas hak lahan, hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum).
Manajer PTPN Cibungur, Fahrial, secara tegas menyatakan perusahaan memiliki seluruh perizinan yang diperlukan. “Kami sudah mempunyai semua perizinan yang diperlukan oleh sebuah kebun karet maupun perusahaan,” tegas Fahrial seusai rapat.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan keterbukaan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bagian paling menarik dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan perusahaan yang hanya memperlihatkan dokumen perizinan tanpa mengizinkan peserta rapat mengambil foto.
Fahrial beralasan dokumen tersebut merupakan dokumen privat perusahaan dan penggunaannya telah dikonsultasikan dengan bagian legal. “Ini kan dokumen yang menurut kami dokumen privat. Yang sudah kami konsolidasikan ke bagian legal bahwa ini bisa diperlihatkan, tapi tidak bisa disebarkan,” ungkapnya.
Ia mengaku sengaja meminta seluruh peserta tidak memotret dokumen yang ditunjukkan. “Makanya kami meminta semua pihak untuk tidak memfoto dokumen terkait yang kami sampaikan tadi. Tapi kami coba perlihatkan bahwa dokumennya sudah ada,” lanjutnya.
Menurut Fahrial, perwakilan forum maupun unsur pemerintah kabupaten telah melihat dokumen tersebut. Ia juga berargumentasi izin lingkungan tidak mungkin diterbitkan apabila persyaratan perizinan sebelumnya belum dipenuhi.
“Enggak mungkin izin lingkungan keluar sebelum perizinan di bawahnya belum ada,” katanya.
Akan tetapi, memperlihatkan dokumen dalam forum tertutup tentu berbeda dengan memberikan akses verifikasi kepada masyarakat. Terlebih, persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar keberadaan dokumen, melainkan kesesuaian izin dengan lokasi, luas lahan, jenis kegiatan, serta aktivitas perkebunan yang berlangsung.
Sorotan berikutnya mengarah pada perubahan komoditas tanaman karet menjadi kelapa sawit di atas lahan yang disebut mencapai ratusan hektare.
Ketika ditanya wartawan mengenai dasar dokumen konversi tanaman tersebut, Fahrial menjawab singkat. “Izin prinsip dari Bupati Sukabumi,” jawabnya.
Selain itu, terkait dugaan persoalan perizinan dan rencana pelaporan kepada aparat penegak hukum, Fahrial mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi telah mendatangi Kebun Cibungur setelah menerima pengaduan masyarakat.
“Minggu kemarin DLH datang, karena ada aduan dumas dari masyarakat dan kami ada klarifikasi, sudah kami sampaikan,” jelasnya.
Ia bahkan mengklaim hasil verifikasi DLH menunjukkan perusahaan memiliki dokumen perizinan. “Kami sudah dari DLH sudah datang ke kami ke Kebun Cibungur dan mereka sudah verifikasi bahwa perizinan ada,” ujarnya.
Fahrial juga membantah anggapan bahwa perizinan perusahaan baru diurus setelah polemik mencuat. Ia menyebut sejumlah dokumen perizinan telah dimiliki sejak 2019, 2020, dan 2021.
“Perizinan 2019 sudah ada, 2020, 2021, selesai perizinan,” katanya.
Namun, klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen melalui DLH. Upaya konfirmasi kepada dinas tersebut telah dilakukan, tetapi hingga berita ini disusun belum diperoleh keterangan resmi.
Karena itu, hasil pemeriksaan DLH sebagaimana disampaikan pihak perusahaan masih perlu dikonfirmasi langsung kepada instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Fahrial menyatakan perusahaan akan berupaya memenuhi seluruh tuntutan sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku.
“Dari semua tuntutan, dari semua tuntutan kita akan coba untuk memenuhi sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, memberikan penjelasan mengenai data perizinan perusahaan.
Menurut Dede, berdasarkan data yang dimiliki, pelaku usaha BUMN PTPN I telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 5 September 2019 melalui Lembaga OSS/Kepala BKPM/Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Salah satu lokasi usaha yang tercatat adalah Cibungur.
“Berdasarkan data, pelaku usaha BUMN PTPN 1 telah diterbitkan NIB pada 5 September 2019 oleh Lembaga OSS/Kepala BKPM/Kemeninveshil, yang merupakan integrasi perizinan manual ke sistem OSS. Salah satunya lokasi Cibungur,” jelas Dede.
Ia juga menjelaskan dua aspek penting dalam riwayat perizinan perkebunan. Pertama, perizinan manual lokasi usaha mengacu pada penguasaan lahan atau tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Kantor Pertanahan.
Kedua, izin usaha perkebunan diterbitkan oleh Dinas Pertanian atau Dishutbun daerah, bergantung pada luasan dan batas wilayah kebun.
Dede menegaskan, informasi yang menyebut DPMPTSP sebagai pihak yang secara langsung memproses seluruh penerbitan izin tersebut dinilai menyesatkan. “Info ini jadi menyesatkan. Karena saat ini DPMPTSP tidak memproses perizinan tersebut secara langsung dalam penerbitannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Formawar, Fery Permana, menyampaikan, pertemuan tersebut telah menampung berbagai tuntutan dari sejumlah elemen masyarakat.
Menurut Fery, unsur APDESI maupun 6 Kepala Desa di Warungkiara serta pihak perkebunan turut menyampaikan tuntutan dan pandangan masing-masing.
“Hari ini semua elemen, baik APDESI, dan Kades dan perkebunan, telah menyampaikan tuntutan mereka. Pihak perkebunan menyatakan akan menjawab dan merealisasikan tuntutan tersebut bersama forum,” ungkap Fery.
Mengenai persoalan perizinan, Fery membenarkan bahwa pihak perusahaan telah memperlihatkan sejumlah dokumen dalam pertemuan tersebut. “Terkait masalah izin, telah diperlihatkan secara bersama-sama, dan pihak perusahaan hanya memperlihatkan dokumen perizinan tersebut tanpa memberikannya. Pihak forum hanya mengikuti hasil musyawarah di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Terkait adanya informasi dari dinas yang menyebut PTPN tidak memiliki izin, Fery memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah di tingkat Muspika.
“Mengenai masalah perizinan di mana Dinas menyampaikan bahwa PTPN tidak memiliki izin, hal tersebut dikembalikan kepada pemerintah di tingkat Muspika,” katanya.
Fery berharap seluruh persoalan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta agar proses penyelesaian tuntutan memiliki batas waktu yang jelas, yakni satu bulan.
“Kami berharap ada penyelesaian dan proses dapat dilaksanakan serta dibatasi dalam waktu satu bulan agar persoalan tidak berkepanjangan. Karena ketiga tuntutan ini penerimanya adalah desa, maka hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing kepala desa,” pungkasnya.
Redaktur: Juliansyah
