WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Rencana aksi damai yang semula diproyeksikan melibatkan 1.000 orang di kawasan PTPN I Regional 2 Cibungur, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditunda. Forum Masyarakat Warungkiara (FORMAWAR) memilih membuka ruang dialog melalui audiensi dan musyawarah. Namun, penundaan aksi belum berarti tiga tuntutan utama masyarakat telah mendapatkan jawaban.
Tiga tuntutan tersebut menyangkut keterbukaan izin usaha perkebunan, pemberian tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), serta kemitraan 20 persen bagi petani.
Ketiga persoalan itu menjadi sorotan FORMAWAR dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait aktivitas perkebunan sawit dan karet di wilayah Warungkiara.
Ketua FORMAWAR, Fery Permana, sebelumnya menyampaikan rencana aksi damai tersebut kepada sukabumiinside.com dalam wawancara pada Minggu (25/10/2026). Aksi itu direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat agar sejumlah persoalan perkebunan memperoleh perhatian dan penjelasan dari pihak terkait.
Namun, melalui surat Nomor 07/FORMAWAR/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026, FORMAWAR menyatakan aksi yang semula dijadwalkan Kamis (29/10/2026) ditunda dan dialihkan menjadi audiensi terbuka bersama pihak PTPN I Regional 2 Cibungur serta unsur pemerintah setempat.
Keputusan tersebut diambil setelah terjalin komunikasi antara FORMAWAR, Pemerintah Kecamatan Warungkiara, dan pihak perusahaan.
Sebelum keputusan penundaan diterbitkan, FORMAWAR telah menggelar audiensi dengan pihak PTPN Cibungur di Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan keterangan FORMAWAR, pertemuan tersebut belum menghasilkan titik temu atas persoalan yang dibahas. Karena itu, masyarakat masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai tuntutan yang telah disampaikan.
Tiga Tuntutan Utama FORMAWAR
1. Minta Izin Usaha Perkebunan Dibuka kepada Publik
Tuntutan pertama menyangkut keterbukaan dokumen izin usaha perkebunan. FORMAWAR meminta pihak perkebunan memperlihatkan dokumen perizinan sebagai dasar untuk memperjelas legalitas kegiatan usaha yang dijalankan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan status Hak Guna Usaha (HGU), termasuk kejelasan administrasi dan kesesuaian penggunaan lahan dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, keterbukaan dokumen menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pertanyaan mengenai legalitas perkebunan dapat dijawab berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi.
Penjelasan yang disertai dokumen relevan diharapkan dapat memperjelas persoalan sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.
2. Tuntut CSR serta Fasos dan Fasum untuk Masyarakat
Tuntutan kedua berkaitan dengan pelaksanaan CSR serta penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat.
FORMAWAR menyoroti pentingnya kejelasan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk kontribusi yang telah diberikan, serta manfaatnya bagi warga di sekitar wilayah operasional perkebunan.
Selain CSR, fasilitas sosial dan fasilitas umum juga menjadi bagian dari tuntutan yang tercantum pada spanduk aksi damai FORMAWAR.
Persoalan tersebut membutuhkan penjelasan mengenai fasilitas yang dimaksud, status pengelolaannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pemeliharaannya.
Transparansi mengenai program dan fasilitas tersebut dinilai penting agar pembahasan dapat dilakukan secara terukur, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta data pelaksanaan yang dapat diperiksa.
3. Desak Kemitraan 20 Persen bagi Petani
Tuntutan ketiga adalah kemitraan sebesar 20 persen bagi petani.
Dalam spanduk aksi damai, FORMAWAR secara tegas mencantumkan tuntutan agar pihak perkebunan memberikan kemitraan 20 persen kepada petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tuntutan ini memerlukan penjelasan mengenai dasar aturan yang menjadi rujukan, skema kemitraan yang dimaksud, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk pelaksanaannya.
Kejelasan mengenai luas lahan, pola kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, serta manfaat yang diterima petani menjadi hal penting untuk dibahas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Pelaksanaan kemitraan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku dan karakteristik perizinan perkebunan terkait. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada tuntutan, tetapi dapat mengarah pada solusi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aksi 1.000 Orang Ditunda, Masyarakat Masih Menunggu Jawaban
Rencana aksi damai dengan perkiraan massa mencapai 1.000 orang kini dialihkan ke meja audiensi dan musyawarah. Langkah tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah setempat untuk membahas persoalan secara langsung.
Namun, dialog saja belum cukup apabila tidak disertai penjelasan yang konkret dan tindak lanjut yang terukur.
Tiga tuntutan FORMAWAR, mulai dari keterbukaan izin usaha perkebunan, CSR beserta fasos/fasum, hingga kemitraan 20 persen bagi petani, masih membutuhkan pembahasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum tersedia keterangan terperinci dari pihak PTPN I Regional 2 Cibungur mengenai ketiga tuntutan tersebut. Karena itu, belum dapat ditarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran sebelum dokumen dan keterangan para pihak diperiksa.
Penundaan aksi ini menjadi kesempatan untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Masyarakat kini menantikan apakah ruang musyawarah tersebut akan menghasilkan jawaban yang jelas atau justru membuat persoalan kembali tertunda.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan FORMAWAR, surat penundaan aksi tertanggal 28 Oktober 2026, dan dokumentasi spanduk tuntutan aksi damai. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PTPN I Regional 2 Cibungur serta pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai perizinan perkebunan, CSR, fasos/fasum, dan kemitraan petani.
Redaktur: Juliansyah
