WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Infrastruktur yang rusak dan kebutuhan sarana penunjang pertanian masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan di wilayah pedesaan. Persoalan tersebut kembali mencuat saat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses ketiga di Kecamatan Warungkiara, Selasa (27/10/2026).
Bertempat di Yayasan Al Muajirin, Warungkiara, kegiatan reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak. Infrastruktur dan fasilitas penunjang pertanian menjadi perhatian, mengingat keduanya berkaitan langsung dengan aktivitas warga dan keberlangsungan ekonomi masyarakat desa.
Bagi masyarakat pedesaan, infrastruktur bukan sekadar persoalan fisik. Jalan yang memadai, misalnya, menjadi bagian penting dalam menunjang mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, Hamzah menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam kegiatan seremonial. Aspirasi tersebut perlu diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, pembahasan kebijakan, hingga penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pembangunan di desa masing-masing nanti akan kita dorong. Sebagai anggota DPRD, saya siap memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kebutuhan yang menjadi prioritas,” ujar Hamzah.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah menilai pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Program yang direncanakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Menurutnya, persoalan infrastruktur dan kebutuhan penunjang pertanian juga perlu dilihat secara berkaitan. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sementara fasilitas pertanian yang sesuai kebutuhan berpotensi membantu masyarakat meningkatkan produktivitas.
“Aspirasi yang dihimpun dalam reses akan menjadi bahan perjuangan politik Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Sukabumi. Namun, tindak lanjutnya tetap harus mempertimbangkan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkasnya.
Reses sendiri merupakan salah satu momentum bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya. Melalui pertemuan tersebut, kebutuhan warga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Redaktur: Juliansyah
