WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Legalitas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan Forum Masyarakat Warungkiara (Formawar). Mereka mendesak pemerintah membuka secara transparan status perizinan perkebunan yang dinilai menyangkut kepastian hukum, hak masyarakat, hingga kelestarian lingkungan.
Ketua Formawar, Feri Permana, menegaskan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai dasar hukum penguasaan lahan dan kelengkapan perizinan perkebunan sawit di wilayah tersebut.
Tak hanya mempertanyakan izin, Formawar juga menyinggung dugaan sengketa tanah yang disebut-sebut berkaitan dengan alas hak lahan perkebunan. Persoalan ini dinilai perlu segera ditelusuri agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Kami menduga sawit yang ditanam oleh perkebunan di wilayah Warungkiara belum memiliki izin. Kami berkeyakinan bahwa alas hak tanah perkebunan sawit itu merupakan tanah sengketa yang dipersoalkan oleh salah satu ahli waris,” ujar Feri Permana, Minggu (25/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi desakan bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen resmi, bukan membiarkan pertanyaan masyarakat tanpa jawaban.
Feri mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan transparansi proses perizinan karena mengaku belum pernah menerima ataupun mendengar adanya pembahasan bersama masyarakat terkait perizinan perkebunan sawit tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status lahan dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Formawar meminta pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta memeriksa dokumen perizinan yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan.
“Kami sebagai masyarakat belum pernah menerima atau mendengar adanya pembahasan mengenai perizinan sawit tersebut. Karena itu, kami meminta pemerintah melakukan sidak dan transparansi berkaitan dengan perizinan,” tegasnya.
Bagi Formawar, keterbukaan informasi menjadi penting untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah diharapkan dapat menjelaskannya kepada masyarakat. Namun, jika ditemukan persoalan, tindak lanjut harus dilakukan sesuai aturan dan kewenangan.
Formawar menyatakan akan menempuh jalur dialog dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah.
Feri mengatakan, pihaknya berencana menggelar audiensi dengan pemerintah di wilayah Warungkiara. Selanjutnya, mereka akan menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRD Kabupaten Sukabumi dan Bupati Sukabumi.
“Kami akan melakukan audiensi dengan pemerintah di wilayah Warungkiara, kemudian nanti dilanjutkan ke DPRD dan Bupati,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan membuka ruang klarifikasi mengenai status perizinan, alas hak lahan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Rencana itu juga sejalan dengan poster seruan Formawar yang mengusung agenda aksi damai untuk menuntut keterbukaan perizinan sawit dan karet. Poster tersebut turut mencantumkan tuntutan mengenai hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kemitraan.
Persoalan perkebunan sawit, menurut Formawar, tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi dan kegiatan usaha. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar juga perlu diperhatikan.
Feri menyoroti kekhawatiran terkait kebutuhan air serta kemunculan binatang buas yang dinilai berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitar perkebunan.
“Keterbukaan mengenai perizinan sawit dengan segala risiko persoalannya sangat penting. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan air, kemudian banyaknya binatang buas. Itu menjadi pertimbangan kami mengapa perizinan sawit harus terbuka, karena menyangkut lingkungan dan keamanan masyarakat,” ungkapnya.
Kekhawatiran tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui data lapangan dan kajian instansi terkait. Dengan demikian, dampak aktivitas perkebunan terhadap sumber air, habitat satwa, serta keamanan warga dapat dinilai secara objektif.
Dalam poster yang beredar, Formawar mencantumkan rencana aksi damai dengan titik kumpul di Kantor Kecamatan Warungkiara dan tujuan menuju PTPN VIII Cibungur pada 29 Oktober 2026.
Poster tersebut menyebut perkiraan massa sebanyak 1.000 orang serta menegaskan aksi dilakukan secara damai, tertib, konstitusional, dan tanpa kekerasan.
Tuntutan yang disampaikan mencakup keterbukaan perizinan sawit dan karet, pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pelaksanaan CSR dan kemitraan 20 persen sesuai aturan dan perundang-undangan.
Meski demikian, jadwal aksi pada poster perlu dikonfirmasi kembali kepada penyelenggara sebelum dijadikan kepastian waktu pelaksanaan.
Redaktur: Juliansyah
