SUKABUMI, sukabumiinside.com — Kebijakan efisiensi anggaran mulai menjadi tantangan bagi keberlangsungan jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Di tengah kebutuhan menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama BPJS Kesehatan harus mencari strategi agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada terganggunya kepesertaan maupun akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC semester II 2026 di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Ade.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena bagi masyarakat, keberlanjutan UHC bukan sekadar persoalan administrasi pemerintah. Kepesertaan yang aktif berkaitan langsung dengan kemampuan warga memperoleh jaminan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Jika ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, tantangannya adalah bagaimana memastikan masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan tidak justru menghadapi persoalan kepesertaan, reaktivasi, atau akses layanan.
Namun, hingga saat ini Pemkab Sukabumi dan BPJS Kesehatan belum menyatakan bahwa efisiensi anggaran telah menyebabkan layanan kesehatan warga terganggu. Forum tersebut justru menjadi bagian dari upaya mencari solusi agar kondisi keuangan daerah tidak menghambat keberlanjutan UHC.
Ade menegaskan pemerintah akan tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” katanya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengatakan keberlangsungan UHC memang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terlebih dalam kondisi keuangan daerah yang menjadi tantangan bersama.
“Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, persoalan UHC Sukabumi kini menjadi lebih dari sekadar mengejar angka kepesertaan.
Pemerintah dituntut memastikan efisiensi anggaran tidak membuat perlindungan kesehatan masyarakat melemah.
Sebab bagi warga, jaminan kesehatan baru benar-benar terasa ketika mereka sakit dan membutuhkan pelayanan. Kepesertaan harus aktif, akses harus tersedia, dan pelayanan tetap dapat diperoleh tanpa masyarakat kehilangan perlindungan akibat persoalan administratif maupun keterbatasan anggaran.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D Manurung, menegaskan JKN merupakan program strategis yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa dan akademisi ini merupakan penggerak JKN,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Redaktur: Juliansyah
