WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Persoalan legalitas lahan menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, A. Yamin, di Desa Sukaharja, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.
Dalam pertemuan bersama masyarakat tersebut, Selasa (17/11/2026), berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan desa hingga kebutuhan fasilitas olahraga. Namun, ada satu persoalan yang menjadi catatan penting, yakni status legalitas tanah yang akan digunakan untuk fasilitas lapang sepak bola.
A. Yamin mengatakan, kegiatan reses tersebut menjadi kesempatan untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi sebagai bahan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2028.
Menurutnya, meskipun pengajuan program pembangunan saat ini sudah menggunakan sistem digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masukan langsung dari masyarakat tetap diperlukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan.
“Reses ini lebih mendengarkan langsung dengan masyarakat, mana yang menjadikan skala prioritas menurut masyarakat,” kata A. Yamin, kepada sukabumiinside.com, Selasa (17/11).
Ia mengungkapkan, sejumlah aspirasi yang muncul dalam pertemuan tersebut didominasi kebutuhan infrastruktur jalan desa serta fasilitas umum, termasuk sarana olahraga.
Aspirasi tersebut nantinya akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah desa, kabupaten, maupun provinsi agar dapat diperjuangkan melalui jalur anggaran yang sesuai.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertugas di Komisi V, A. Yamin menyebut sektor olahraga menjadi salah satu bidang yang dapat dikomunikasikan dengan mitra kerjanya. Sementara untuk persoalan infrastruktur, ia akan berkoordinasi dengan komisi terkait.
“Kalau untuk infrastruktur, mungkin saya minta tolong di Komisi IV di provinsi. Nantinya saya sampaikan bahwa ini skala prioritas Desa Sukaharja,” jelasnya.
Salah satu aspirasi yang mencuat adalah kebutuhan fasilitas lapang sepak bola. Namun, rencana pengembangan fasilitas tersebut masih menghadapi persoalan status kepemilikan dan legalitas tanah.
A. Yamin menegaskan, persoalan administrasi dan legalitas lahan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah desa sebelum bantuan pembangunan dari APBD dapat direalisasikan.
Menurutnya, keberadaan lapangan secara fisik saja belum cukup. Kepastian hukum atas tanah menjadi persyaratan penting agar penggunaan anggaran pemerintah memiliki dasar yang jelas.
“Kalau sudah bicara legalitas, itu harus legalitas dulu baru APBD masuk,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya lahan yang berkaitan dengan kawasan perkebunan sehingga diperlukan kejelasan administrasi dan status tanah.
“Walaupun lapangannya sudah ada, cuma legalitasnya kurang kuat. Jadi enggak bisa bantuan itu masuk kalau tidak dilegalitaskan secara jelas,” pungkasnya.
Redaktur: Juliansyah






