Heboh! Mendikdasmen Sebut Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Ijazah DPR Kini Jadi Sorotan

Mendikdasmen Abdul Mu'ti | Foto: Istimewa

 

JAKARTA, sukabumiinside.com | Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai banyaknya anggota dewan yang disebut merupakan lulusan Paket C kembali menyita perhatian publik. Isu tersebut mencuat di tengah desakan masyarakat agar riwayat pendidikan dan dokumen ijazah para wakil rakyat dibuka secara transparan.

Bacaan Lainnya

Pernyataan Abdul Mu’ti itu menjadi perbincangan setelah sebelumnya disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan cerita pengelola salah satu lembaga pendidikan kesetaraan, tidak sedikit anggota dewan yang pernah menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Abdul Mu’ti.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pengalamannya saat mengunjungi salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka, Jawa Barat.

Lembaga pendidikan tersebut diketahui memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan peserta program Paket C sebagai salah satu kelompok yang cukup dominan.

Isu pendidikan anggota legislatif semakin menarik perhatian setelah muncul petisi masyarakat yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI.

Desakan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana rekam jejak pendidikan para wakil rakyat dapat diakses dan diperiksa masyarakat.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR sebenarnya dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Dasco, dokumen administrasi para calon legislatif telah diserahkan ketika proses pencalonan berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Di tengah polemik tersebut, penting dipahami bahwa Paket C bukanlah jalur pendidikan ilegal ataupun ijazah yang kedudukannya lebih rendah secara hukum dari persyaratan pendidikan yang disetarakan.

Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan yang diakui pemerintah dan memiliki kedudukan setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan setara SMA.

Bahkan, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Artinya, lulusan pendidikan kesetaraan yang diakui setara SMA dapat memenuhi persyaratan pendidikan tersebut.

Meski pernyataan Mendikdasmen memantik perbincangan luas, hingga kini belum tersedia data resmi yang merinci berapa jumlah anggota DPR RI maupun DPRD di seluruh Indonesia yang memiliki ijazah Paket C.

 

Reporter: David

Redaktur: Juliansyah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *