KABUPATEN SUKABUMI, sukabumiinside.com | Kabar menggembirakan datang bagi wajib pajak di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 100 persen.
Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak tanpa harus membayar denda keterlambatan yang selama ini membebani.
Informasi tersebut diungkapkan melalui unggahan resmi akun Instagram Bapenda Kabupaten Sukabumi pada Selasa (10/11/2026). Program ini disampaikan langsung melalui publikasi Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdi Somantri.
Menariknya, penghapusan denda tersebut tidak hanya berlaku untuk tunggakan tahun berjalan. Bapenda memberikan fasilitas penghapusan denda bagi piutang PBB-P2 dengan ketetapan pajak mulai tahun 1994 hingga 2026.
Artinya, wajib pajak yang memiliki tunggakan denda bertahun-tahun berkesempatan mendapatkan keringanan penuh atas sanksi administratif tersebut.
Dalam ketentuan yang diumumkan Bapenda, fasilitas penghapusan denda diberikan kepada seluruh wajib pajak, baik yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi maupun di luar daerah, selama memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Namun, perlu digarisbawahi, kebijakan ini hanya menghapus sanksi administratif berupa denda. Pokok pajak yang masih terutang tetap wajib dilunasi oleh wajib pajak.
Meski memberikan keringanan besar, terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan masyarakat.
Penghapusan denda tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan.
Selain itu, fasilitas tersebut juga tidak diberikan kepada wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali atas ketetapan pajak terkait.
Berdasarkan pengumuman Bapenda Kabupaten Sukabumi, program penghapusan denda PBB-P2 ini mulai berlaku sejak 9 November 2026 berdasarkan keputusan Bupati Sukabumi dan berlangsung hingga 20 Desember 2026.
Dengan batas waktu tersebut, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum program berakhir.
Sumber: Bapenda Kabupaten Sukabumi
Redaktur: Juliansyah
