WARUNGKIARA, sukabumiinside.com | Persoalan legalitas perkebunan PTPN Cibungur di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, kian menjadi sorotan. Setelah dokumen perizinan dipertanyakan dalam audiensi, Forum Masyarakat Warungkiara (Formawar) mengaku belum menerima berkas dari PTPN Cibungur melalui Camat Warungkiara.
Audiensi yang berlangsung pada Rabu (28/10/2026) itu belum memberikan kepastian yang diharapkan masyarakat.
Sejumlah dokumen yang dipertanyakan meliputi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin tanam, izin konversi tanaman, hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Saat Audiensi bersama Formawar, Pihak perusahaan mengaku memiliki kelengkapan perizinan dan meminta waktu untuk menyiapkan dokumen tersebut.
Namun, berdasarkan informasi Camat Warungkiara Toni Sugiarto kepada Ketua Formawar pada Rabu malam sekitar pukul 20.15 WIB, dokumen yang diminta belum dapat diperlihatkan.
Masalahnya, hingga Kamis (29/10/2026), Formawar mengaku belum menerima berkas tersebut.
Ketua Formawar, Fery Permana, menegaskan bahwa dokumen perizinan yang dipertanyakan belum sampai ke tangan forum.
“Kami belum menerima berkas dokumen izin PTPN Cibungur dari Camat,” kata Fery, Kamis (29/10/2026).
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, jika dokumen perizinan dinyatakan tersedia, mengapa masyarakat belum bisa mendapatkan kejelasan dan melihat dokumen yang dipersoalkan?
Persoalan ini, kata Fery, bukan sekadar urusan administrasi. Masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai legalitas operasional perkebunan yang berada di sekitar wilayah tempat mereka tinggal.
“Kami mempertanyakan realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), kewajiban kebun plasma 20 persen, dampak lingkungan akibat perubahan komoditas karet menjadi sawit, hingga status fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum),” tandasnya.
Sebelumnya juga, saat Audiensi beberapa waktu laku, pihak perusahaan mengakui program CSR belum berjalan optimal. Perusahaan menyebut pembangunan infrastruktur jalan di Desa Damaraja telah dilakukan pada 2025 dan merencanakan program lanjutan pada 2026.
Namun, bagi pemerintah desa dan masyarakat, rencana serta penjelasan belum cukup tanpa kejelasan tindak lanjut.
Formawar pun meminta pernyataan tertulis apabila pihak perkebunan tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dipersoalkan.
Langkah tersebut berkaitan dengan rencana aksi pada Kamis (29/10/2026), yang disebut dapat dibatalkan apabila ada pernyataan resmi mengenai ketidakmampuan perusahaan menunjukkan dokumen yang diminta.
Kini, bola panas persoalan legalitas perkebunan masih bergulir. Masyarakat menunggu kejelasan, sementara dokumen yang menjadi pokok pertanyaan belum diterima Formawar.
Awak media telah melakukan upaya wawancara untuk memperoleh hak jawab dari pihak PTPN pada Rabu 28 Oktober 2206 pukul 16.15 WIB, setelah audiensi selesai. Namun, hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak PTPN.
Redaktur: Juliansyah
