KABUPATENSUKABUMI, sukabumiinside.com | Drs. H. Asep Japar, M.M., resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI yang berlangsung di Pangrango Resort, kawasan Salabintana, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (24/10/2026).
Penetapan tersebut menjadi langkah baru bagi Partai Golkar Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat konsolidasi internal, menyatukan kembali para kader, serta mempersiapkan organisasi menghadapi berbagai agenda politik mendatang.
Musda XI diikuti jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah pimpinan atau perwakilan partai politik lain, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Hadir pula Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., serta Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, H. Daniel Muttaqien Syafiuddin, S.T.
Berakhirnya Musda XI menjadi momentum bagi Golkar Kabupaten Sukabumi untuk kembali mempererat hubungan antarkader setelah melalui dinamika internal. Kesepahaman dan kepentingan bersama dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak menghambat jalannya organisasi.
Asep Japar Ajak Kader Besarkan Golkar Bersama
Bupati Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi terpilih, Asep Japar, berharap soliditas kader semakin kuat setelah pelaksanaan Musda. Ia menilai penguatan organisasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjangkau basis dukungan hingga tingkat akar rumput.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda dan kalangan milenial juga perlu mendapat perhatian agar keberlangsungan kepemimpinan dan kekuatan partai dapat terus terjaga.
“Harapannya, ke depan kita bisa mendorong keberlanjutan kepemimpinan eksekutif hingga dua periode. Secara teknis, kita harus mendongkrak kekuatan sampai ke akar rumput. Apalagi dari kalangan milenial, itu harus kita dorong lagi agar menjadi lebih baik,” ujar Asep Japar.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan yang muncul dalam dinamika organisasi tidak boleh membuat para kader terpecah menjadi kelompok-kelompok tertentu.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya kubu berbeda di internal Golkar Kabupaten Sukabumi, Asep Japar menyebut dirinya bersama Budi Azhar Mutawali telah memiliki kesepakatan untuk menjaga kebersamaan.
“Betul, kita sudah sepakat dengan Pak Budi bahwa Partai Golkar ini milik kita bersama,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh kader diharapkan kembali bersatu dan menempatkan kepentingan partai di atas perbedaan yang sempat berkembang.
Budi Azhar Sebut Loyalitas Kader Jadi Modal Organisasi
Budi Azhar Mutawali menyampaikan bahwa rangkaian Musda XI Partai Golkar Kabupaten Sukabumi tahun 2026 telah selesai dengan keputusan menetapkan Asep Japar sebagai Ketua DPD.
Ia menilai loyalitas dan kebersamaan seluruh kader menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus menjalankan agenda politik ke depan.
“Alhamdulillah, Musda XI Partai Golkar tahun 2026 sudah selesai dilaksanakan dan sudah memutuskan Pak Bupati, Pak Asep Japar, menjadi Ketua DPD. Ini adalah bentuk loyalitas kader Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang tak terbatas. Karena itu, seluruh kader harus solid ke depan,” ujar Budi Azhar.
Menurutnya, dirinya bersama Asep Japar memiliki tujuan yang sama, yakni membesarkan Partai Golkar dan memperkuat konsolidasi organisasi di Kabupaten Sukabumi.
Ia berharap kebersamaan yang terbangun dapat menjadi landasan bagi seluruh kader untuk menjalankan program kerja secara terarah dan mencapai target yang telah ditetapkan partai.
Daniel Muttaqien: Tidak Ada Lagi Kelompok atau Faksi
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, H. Daniel Muttaqien Syafiuddin, S.T., menilai dinamika yang terjadi selama proses Musda merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di internal partai.
Ia mengapresiasi para kader yang mampu mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik sehingga proses musyawarah dapat berakhir dengan kesepahaman.
“Karena kita juga Golkar, akhirnya semua bisa terselesaikan dengan baik. Dengan kedewasaan kader-kader kita dan pengalaman berpolitik yang dimiliki, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita dapat bersatu kembali untuk kepentingan partai yang lebih besar,” ungkap Daniel saat diwawancarai awak media.
Daniel menegaskan bahwa hasil Musda harus segera ditindaklanjuti melalui kerja nyata. Konsolidasi organisasi, penguatan struktur kepengurusan, dan pembinaan kader menjadi agenda penting dalam menghadapi pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan presiden mendatang.
Ia mengingatkan bahwa waktu menuju kontestasi politik berikutnya tidak panjang. Karena itu, seluruh kader perlu kembali fokus bekerja dan tidak terjebak dalam persaingan kelompok di internal partai.
“Sudah tidak ada waktu lagi untuk menjadi kelompok-kelompok tertentu atau faksi-faksi tertentu. Kita semuanya satu keluarga besar, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk kebesaran Partai Golkar, khususnya di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Terkait target politik, Daniel menyampaikan bahwa Golkar perlu berupaya meningkatkan perolehan kursi legislatif, mempertahankan capaian yang telah diraih, serta mempersiapkan diri menghadapi pemilihan kepala daerah berikutnya.
Daniel Uraikan Kewenangan Diskresi Ketua Umum
Dalam kesempatan tersebut, Daniel juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme diskresi yang menjadi dasar dalam proses penetapan kepemimpinan Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi.
Ia menerangkan bahwa diskresi merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Golkar. Mekanisme tersebut tidak secara khusus hanya diperuntukkan bagi kader yang sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Menurut Daniel, pemberian diskresi dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan organisasi, termasuk bagi kader yang belum memenuhi persyaratan masa kepengurusan maupun ketua DPD yang telah menjalani dua periode kepemimpinan dan hendak kembali mencalonkan diri.
“Diskresi itu menjadi kewenangan Ketua Umum. Surat diskresi tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pada periode sebelumnya, surat seperti itu dikeluarkan oleh bidang kepartaian, sedangkan pada periode Pak Bahlil, surat diskresi ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen,” jelas Daniel.
Ia menambahkan, surat diskresi disampaikan secara kelembagaan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pedoman dalam proses organisasi.
Daniel juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada status seseorang sebagai kepala daerah. Ada sejumlah variabel dan pertimbangan yang harus dikaji sebelum diskresi diterbitkan.
“Saya yakin ketika Ketua Umum mengeluarkan diskresi, tentu melalui pertimbangan yang panjang dan matang. Hal itu juga dikaji oleh bidang organisasi, kepartaian, serta bidang terkait lainnya sebelum keputusan dikeluarkan,” ujarnya.
Mengenai pertimbangan khusus yang melatarbelakangi keputusan untuk Kabupaten Sukabumi, Daniel menyebut terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar. Namun, penjelasan terperinci mengenai pertimbangan Ketua Umum, menurutnya, perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak yang berwenang.
Kedewasaan Kader Redam Dinamika Pencalonan
Daniel turut menanggapi dinamika sebelum Musda, termasuk munculnya sejumlah nama kader yang berpotensi maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.
Ia menilai keinginan kader untuk menduduki posisi kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi politik. Namun, dinamika tersebut perlu dikelola melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak berkembang menjadi perpecahan berkepanjangan.
“Golkar ini memiliki kader-kader yang hebat. Kalau ada banyak calon atau banyak orang yang ingin menjadi ketua, itu hal yang wajar. Namun, dari sejumlah Musda yang telah kami laksanakan, kecenderungannya adalah adanya kesepahaman dan niat untuk mencapai mufakat sebelum musyawarah berlangsung,” katanya.
Menurut Daniel, pengalaman berorganisasi dan kedewasaan berpolitik menjadi faktor penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Hal tersebut perlu terus dijaga agar soliditas partai tetap terpelihara.
Ia juga menyinggung dinamika yang melibatkan Budi Azhar Mutawali dan Asep Japar. Menurutnya, kesamaan pandangan mengenai masa depan Partai Golkar menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan.
“Ini bukan semata-mata soal siapa yang maju atau tidak maju, tetapi lebih pada kedewasaan berpolitik dan pengalaman yang dimiliki kader-kader kita. Saya yakin tujuannya sama, yaitu untuk kebesaran Partai Golkar,” ujarnya.
Kepengurusan Baru Diminta Segera Bergerak
Pasca-Musda XI, DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi diharapkan segera melanjutkan konsolidasi hingga tingkat bawah. Penguatan struktur, pembinaan kader, perluasan basis dukungan, serta penyusunan program kerja menjadi sejumlah agenda yang perlu diprioritaskan.
Penetapan Asep Japar sebagai ketua DPD diharapkan menjadi titik awal untuk mempererat komunikasi internal dan merangkul seluruh elemen kader tanpa membedakan kelompok yang sebelumnya muncul dalam dinamika pencalonan.
Selain memperkuat dukungan masyarakat, Golkar Kabupaten Sukabumi juga dihadapkan pada target peningkatan perolehan kursi legislatif, pelibatan generasi muda, serta persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah mendatang.
Pesan yang mengemuka dalam Musda XI tersebut adalah pentingnya menjaga persatuan setelah keputusan organisasi ditetapkan. Seluruh kader diharapkan mengakhiri perbedaan, menyatukan langkah, dan bekerja bersama demi memperkuat Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi.
Dengan demikian, hasil Musda tidak hanya menjadi penetapan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi pijakan untuk membangun organisasi yang lebih solid dalam menghadapi agenda politik berikutnya.
Reporter: CR1
/RAG






